Pemulangan WNI eks ISIS Pancing Pro Kontra, Ini Tanggapan Prabowo, Fadli Zon, hingga Mahfud MD

TRIBUNPALU.COM - Keputusan mengenai nasib Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS akan diambil pemerintah pada Mei 2020.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD pada Selasa (4/2/2020).

"Diambil keputusan apakah akan dipulangkan atau tidak itu nanti kira-kira bulan Mei atau Juni sudah akan diputuskan," terang Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, dilansir Kompas.com.

Keputusan akan diambil setelah pemerintah menggodok draf yang berisikan dua opsi, yaitu dipulangkan atau tidak.

Terkait hal itu, sejumlah tokoh memberikan tanggapannya.

• Mahfud MD Tolak Pemulangan 600 WNI Eks ISIS ke Indonesia: Bisa Jadi Virus Baru di Sini

Dirangkum Tribunnews, berikut ini tanggapan sejumlah tokoh mengenai rencana pemulangan WNI eks ISIS:

1. Fadli Zon

Menurut anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon, setiap WNI termasuk eks ISIS, menjadi kewajiban pemerintah.

Dilansir Kompas.com, Fadli Zon menilai pemerintah harus memastikan 600 WNI eks ISIS adalah korban.

"Harus ada usaha untuk kembalikan mereka kepada jalan yang benar sebagai warga negara dan harus difasilitasi."

"Jangan mereka diabaikan, karena kita punya kewajiban konstitusional lindungi tiap warga negara Indonesia," tuturnya, Rabu (5/2/2020).

Namun, Fadli mengatakan pemulangan WNI eks ISIS harus dilakukan sesuai prosedur yang benar, seperti menginterogasi atau di-briefing kembali sebagai warga negara.

Ia pun mendorong pemerintah untuk mempublikasikan hasil kajian mengenai pemulangan WNI eks ISIS.

Serta sikap resmi pemerintah terkait hal tersebut.

"Apa sih hasilnya? Asesmen seperti apa, dan langkah-langkah road map untuk datangkan mereka kembali seperti apa, dan sikap pemerintah seperti apa," tandas dia.

• Tak Beri Komentar Pedas Soal Isu Andre Rosiade Jebak PSK, Yunarto Justru Tulis Tagar #Andrefor2024

• Najwa Shihab Tertawa Dengar Jawaban Kocak Menkes saat Mahasiswa Indonesia di China Ingin Pulang

2. Bambang Soesatyo

 Senada dengan Fadli Zon, Ketua MPR, Bambang Soesatyo, juga mendukung pemulangan 600 WNI eks ISIS.

Meski begitu, ia menyebutkan rencana pemulangan harus diiringi program pembinaan yang matang.

Ia pun merasa yakin pemerintah bisa menyelenggarakan program yang dimaksudnya secara tepat.

"Menurut saya merangkul mereka adalah suatu keputusan yang bijaksana, kalau perlu di-support," kata Bambang, Rabu, dikutip dari Kompas.com.

"Kami mendukung rencana ini sejauh itu sudah dipertimbangkan masak-masak, terkait dengan ancaman pengaruh radikalisme," imbuh dia.

Lebih lanjut, Bambang mengaku tak merasa khawatir terkait rencana pemulangan WNI eks ISIS.

Pasalnya, kata Bambang, pemerintah punya banyak lembaga yang bisa melakukan pendidikan penanaman kembali pada para WNI tersebut.

"Ada BNPT, ada macam-macam. Ini kan masuk ke dalam kerja-kerja penanggulangan radikalisme. Jadi menurut saya lanjutkan saja," katanya.

"Kita juga tidak bisa membiarkan bagaimana warga negara kita tidak jelas berada di luar negeri."

"Sudah menjadi kewajiban negara untuk merangkul mereka dan menjadi tugas negara melakukan pendidikan kebangsaan kembali kepada mereka. Jadi enggak ada yang perlu dikhawatirkan, saya tidak terlalu khawatir," tutur dia.

• Timor Leste Minta Bantuan Indonesia Karantina Warganya yang Pulang dari China: Tak Punya Apa-apa

• Naik Kapal Diamond Princess Jepang, Pasangan Suami Istri Warga Indonesia Tak Terinfeksi Corona

3. Sidharto Danusubroto

Mengenai rencana pemulangan WNI eks ISIS, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sidharto Danusubroto, meminta sejumlah pihak bisa beriskap tegas.

Mengutip Kompas.com, ia mengatakan orang yang sudah meninggalkan kewarganegaraan dan merobek paspornya, harus merelakan untuk tak pulang.

"Di sini harus tegas, orang yang sudah meninggalkan kewarganegaraan dengan merobek paspor, kita harus merelakan (tak dipulangkan), bahwa mereka memang sudah tidak mengakui negara kita sebagai negara yang pro Pancasila. Itu faktanya," jelas Sidharto dalam diskusi saat kunjungan kerja ke Menara Kompas, Jakarta, Rabu.

Ia menganggap pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia sama halnya mengakui dan mengesahkan posisi terduga teroris lintas batas.

Padahal sejak awal, mereka telah menabrak konstitusi lewat aksi membakar paspor atau terlibat dalam angkatan perang negara lain.

"Ini kalau terjadi lagi hal yang sama, ada kelompok kita yang juga ke sana kita akan harus menampung balik. Mereka orang-orang die hard, yang tidak mudah."

"Mengembalikan mereka menjadi orang yang mengakui Indonesia beragam itu butuh waktu lama," tegas dia.

• Prabowo Tak Lanjutkan Sapaannya untuk Anies Baswedan, Kader Gerindra Kompak Teriakkan Kata Ini

• Komnas HAM Setuju WNI Eks ISIS Dipulangkan ke Indonesia Namun dengan Syarat Ini

4. Prabowo Subianto

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mendukung rencana pemulangan WNI eks ISIS asalkan diteliti lebih dulu oleh lembaga berwenang.

Prabowo mengatakan BIN dan Polri harus benar-benar meneliti untuk mengetahui apakah para WNI tersebut terbukti melakukan aksi kekerasan atau hanya sekedar ikut-ikutan.

Ia pun menyebutkan, apabila ada WNI yang tidak terlalu terlibat dalam aksi kekerasan, maka kemungkinan bisa lebih cepat kembali ke masyarakat.

"Ya nanti tentunya nanti ada lembaga-lembaya yang diberi wewenang. Saya kira itu tugas BIN, Kepolisian untuk teliti mereka," kata Prabowo saat di Natuna, Rabu, dilansir Tribunnews.com.

"Untuk aksi kekerasan yang tidak terlalu tinggi mungkin bisa lebih cepat kembali ke masyarakat. Tapi kita ada protokol dulu, protokol keamanan," tandas dia.

5. Maruf Amin

Wakil Presiden, Maruf Amin, mengibaratkan rencana pemulangan WNI eks ISIS seperti virus corona.

Mengutip Kompas.com, rencana pemulangan terduga teroris lintas batas harus dilakukan observasi terlebih dahulu.

Pasalnya, tidak menutup kemungkinan masih ada sebagian di antara mereka yang berpotensi menyebarkan paham radikalisme.

"Tentu kalau dipulangkan, apakah akan menularkan (radikalisme) atau tidak. Corona saja kita lakukan observasi dan diisolasi dulu."

"Ini juga harus dipikirkan. Kalau menular (radikalisme) berbahaya juga," terang Maruf, Rabu.

Tak hanya itu, Maruf Amin juga mengatakan banyak hal harus dibahas secara komprehensif soal rencana pemulangan WNI eks ISI.

Seperti kebijakan menyeluruh tentang dipulangkan atau tidaknya mereka.

Serta cara pemulangan hingga dampaknya kepada lingkungan sekitar.

"Jadi memang itu pembahasannya komprehensif, belum ada kesimpulannya, kita tunggu saja," katanya.

• 4 Terduga Pelaku Bom Ikan Ditangkap Polisi di Perairan Morowali

• Setneg Tak Izinkan Monas Jadi Lintasan Balap Formula E, Penyelenggara Cari Alternatif

• 7 Fakta Kasus Produksi Ayam Tiren di Boyolali, Gunakan Cairan Kimia dan Dijual di Pasar

6. Mahfud MD

Mahfud MD menilai pemulangan WNI eks ISIS memiliki manfaat serta mudarat.

Mudaratnya, menurut Mahfud, mereka bisa menjadi virus yang menyebarkan paham radikalisme di Indonesia.

"Mulai dari mudaratnya kalau dipulangkan itu nanti bisa menjadi masalah disini, bisa menjadi virus baru di sini."

"Karena jelas jelas dia pergi ke sana untuk menjadi teroris," ujar Mahfud MD, Rabu, dilansir Tribunnews.

Lebih lanjut, Mahfud mengungkapkan para WNI eks ISIS harus mengikuti prgram deradikalisasi terlebih dulu.

Meski begitu, Mahfud menyebutkan adanya potensi paham radikal kambuh saat para WNI itu terjun ke masyarakat karena adanya kemungkinan dijauhi.

"Kalau nanti habis deradikalisasi diterjunkan ke masyarakat nanti bisa kambuh lagi, kenapa?"

"Karena di tengah masyarakat nanti dia diisolasi, dijauhi. Kalau dijauhi nanti dia jadi teroris lagi kan," terang dia.

Namun, Mahfud MD mengaku ia lebih setuju apabila WNI eks ISIS tidak dipulangkan karena bisa membahayakan negara.

(Tribunnews.com/Theresia Felisiani/Taufik Ismail, Kompas.com/Haryanti Puspa Sari/Tsarina Maharani/Achmad Nasrudin Yahya/Deti Mega Purnamasari)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pro Kontra Rencana Pemulangan WNI eks ISIS, Fadli Zon, Prabowo hingga Mahfud MD Beri Tanggapan