Pejabat Daerah Diminta Sosialisasikan Physical Distancing pada Masyarakat untuk Cegah Corona
Doni Monardo mengatakan, para gubernur diminta untuk menyampaikan imbauan physical distancing atau menjaga jarak fisik kepada masyarakat.
lihat foto
TRIBUNPALU. COM - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, para gubernur diminta untuk menyampaikan imbauan physical distancing atau menjaga jarak fisik kepada masyarakat.
Demikian seperti yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar para pemimpin ataupun pejabat daerah untuk mengimbau masyarakat disiplin menerapkan arahan ini.
"Physical distancing ini bisa diterjemahkan oleh para gubernur dan seluruh pejabat di daerah, dengan jaga jarak yang aman, dan disiplin untuk melaksanakannya," ujar Doni, dikutip dari YouTube siaran langsung Kompas TV, Selasa (24/3/2020).
• Ujian Nasional 2020 Ditiadakan, Nadiem: Pelaksanaan UN Berisiko bagi 8 Juta Siswa dan Keluarganya
Menurutnya, kebijakan untuk menjaga jarak ini diterapkan di tempat umum dan di dalam rumah dengan keluarga.
"Jaga jarak ini tak hanya berlaku di tempat umum, tapi juga rumah tangga," katanya.
"Di antara keluarga, belum tentu semuanya negatif, belum tentu semuanya aman dari virus corona ini," jelas Doni Monardo.
Selain itu, karena menjaga jarak fisik ini jadi prioritas utama, gubernur diminta untuk menyampaikan informasi ini hingga tingkat desa.
"Penjelasan tentang jaga jarak, harus menjadi prioritas dalam setiap kesempatan."
"Bapak presiden menekankan agar para gubernur ini menyampaikan pada tingkat paling rendah yakni desa dan kelurahan," ujarnya.
• 10 Intruksi AHY untuk Kader Demokrat Terkait Penanganan Covid-19, Kurangi Kegiatan Pengumpulan Massa
Organisasi yang ada di tingkat kelurahan maupun desa juga harus dilibatkan dalam menerapkan physical distancing ini.
"Juga harus melibatkan semua yang ada di kelurahan itu, seperti PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW."
"Saatnya kita saling bahu-membahu, tolong menolong," imbuh Doni Monardo.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah daerah tak boleh mengambil kebijakan lockdown atau mengisolasi wilayah yang terjangkit virus corona.
Jokowi menyebut, setiap negara memiliki karakter, kedisiplinan, dan budaya yang berbeda-beda.
• Kasus Kematian Akibat Corona Kedua di DIY, Guru Besar UGM Tutup Usia, Memiliki Penyakit Penyerta
Dalam rapat dengan gubernur seluruh Indonesia lewat video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3/2020), Jokowi menegaskan tak akan mengambil kebijakan lockdown.
