Sepakat dengan Keputusan Anies Baswedan Terapkan PSBB Total, Yunarto Wijaya: Tapi Ada Catatan Kritis

Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya memberikan sejumlah catatan kritis untuk Anies Baswedan terkait penerapan PSBB total.

Kolase TribunMadura.com (Sumber: Kompas TV dan Kompas.com)
Yunarto Wijaya dan Anies Baswedan 

TRIBUNPALU.COM - Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total menuai perhatian dari berbagai pihak.

Salah satunya dari Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya.

Diketahui sebelumnya Anies Baswedan memutuskan menghentikan masa transisi dan menerapkan kembali PSBB total.

Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan rem darurat atau emergecy break policy di tengah kondisi Ibu Kota yang kian mengkhawatirkan.

Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan beberapa faktor yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi.

Anies Baswedan dan Menko Perekonomian Beda Pendapat Soal WFH, Yunarto: Ikuti yang Punya Otoritas

DKI Jakarta PSBB Total Lagi, Yunarto Wijaya Kritik Anies Baswedan: Nggak Ada yang Teriak Telat Nih?

Itu artinya, penerapan PSBB transisi di DKI Jakarta pun dicabut dan PSBB kembali diterapkan pada Senin 14 September.

Yunarto Wijaya mengatakan bahwa dirinya percaya dengan data-data yang diabcakan Anies Baswedan saat konpers.

Ia mengakui bahwa saat ini jumlah kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta semakin meningkat.

Oleh karena itu, dirinya setuju dengan diterapkannya PSBB total.

Soal Pamor PDIP di Sumbar, Yunarto Wijaya Tegur Warganet: Ada Bukti? Bisa Jadi Fitnah ke Pemprov Lho

Namun Yunarto Wijaya memberikan catatan kritis untuk Anies Baswedan.

"Terkait dgn kebijakan dki, saya pribadi percaya dengan data-data yg dibacakan @aniesbaswedan
pada saat konpers, tanpa itupun kita tau byk data berseliweran di socmed & media kenaikan angka di jkt mengkhawatirkan.. Saya sepakat perlu ada pengetatan.. Tapi ada catatan kritis," tulis Yunarto Wijaya.

Catatan pertama adalah, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan evaluasi terkait pelaksanaan PSBB transisi.

"Pertama, pemprov dki jg harus evaluasi apakah penegakan pada masa PSBB transisi sudah dilakukan? Jelas kok didepan mata kepala kita sendiri, di resto2/kaki lima, protokol kesehatan hanya jadi lipstik, kerumunan (termasuk saat olahraga hari minggu) dah jadi hal yg seakan normal," tulisnya.

Menurutnya pada saat penerapan PSBB transisi masih banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

Yunarto Wijaya mengatakan bahwa kelemahan Anies Baswedan selama ini adalah terkait implementasi kebijakan.

"Hal ini jadi penting, sehingga PSBB yg diberlakukan sekarang ga ngulang "kebocoran" pada saat PSBB transisi selama 5 x, protokol kesehatan akan jalan apabila payung hukum (baca PSBB) diterjemahkan jd enforcement, dan enforcement akan berjalan ketika insentif buat warga diberikan."

"Dan dengan segala hormat, di pandangan saya pribadi kelemahan @aniesbaswedan selama ini (bukan hanya dlm urusan covid) adalah terkait implementasi kebijakan, walau selalu kuat dari sisi konsep (apalagi ketika mempresentasikannya).. Dan ini membutuhkan kerjasama dgn pihak lain," sambungnya.

Dari hal ini Yunarto mengungkapkan bahwa Anies Baswedan kurang koordinasi dengan sejumlah pihak yang berwenang lainnya dalam menerapkan kebijakan.

Seperti contohnya penerapan PSBB total yang justru mendapatkan respon negatif dari sejumlah pihak.

Padahal menurut Yunarto kewenangan penerapan PSBB sepenuhnya ada di tangan Pemprov DKI.

"Kaitan dengan IHSG drop, selain investor merasa kegiatan ekonomi dibatasi, saya jg meyakini ini terkait dgn psikologis pasar terkait statement yg berbeda antar pemangku kepentingan.. Ya baik pem pusat & DKI harus instrospeksi diri, faktor utamanya ya gak ada koordinasi itu."

"Kenapa koordinasi DKI dgn pihak2 terkait gak dilakukan? Saya ga tau pasti, kalo alasannya bisa ditolak, scr hukum jelas kok kewenangan dr PSBB transisi ke PSBB lagi ada di tangan pemprov, malah saya bingung DKI kelamaan mendiamkan PSBB transisi sampe 5x," ungkap Yunarto.

Yunarto berharap Anies Baswedan tidak memanfaatkan situasi pandemi ini hanya untuk pencintraan.

Dan Yunarto juga berharap agar Presiden Jokowi bekerja lebih optimal dalam menangani Covid-19 ini.

"Sbg WN yg khawatir dgn kondisi covid, saya berharap & percaya pak @aniesbaswedan bukan org yg akan manfaatkan situasi pandemi utk kepentingan citra apalagi elektoral.

Sama dgn harapan yg saya titipkan jg kpd pres @jokowi yg menurut saya blm bekerja optimal dlm penanganan covid," pungkas Yunarto Wijaya.

(TribunPalu.com)

Sumber: Tribun Palu
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved