DPR dan Kemendagri Beri Kritikan terhadap Konser Musik Saat Pilkada, Apa Kata Bawaslu?

TRIBUNPALU.COM - Sejumlah pihak menyoroti diperbolehkannya konser musik dalam kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020.

Sebab, konser musik yang notabene dihadiri kerumunan orang akan berpotensi menjadi kluster penularan virus corona Covid-19.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar pun angkat suara soal kegiatan saat kampanye Pilkada 2020 mendatang.

Bachtiar mengkritisi soal desas-desus diperbolehkannya konser musik saat kampanye.

Ia menganggap aneh bila konser musik diperbolehkan, sebab seluruh dunia tengah meniadakannya.

Pasalnya, kegiatan tersebut memicu kerumunan di masa pandemi Covid-19.

"Seluruh dunia konser musik sedang ditutup kan?"

"Jadi aneh juga kalo kita di Indonesia ini justru masih mengizinkan (di pilkada)," ujar Bahtiar dalam konferensi pers daring bersama Bawaslu, Kamis (17/9/2020), dikutip dari Kompas.com.

• Kemenkes Tegaskan Tak Boleh Ada Konser Musik Saat Kampanye Pilkada

• Pilkada Serentak 2020, 60 Bakal Calon Kepala Daerah Terkonfirmasi Positif Covid-19

• Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19: Kata Presiden Jokowi hingga Pandangan Epidemiolog

"Ya kecuali (konser) virtual. Virtual selama ini kan pratiknya sudah ada. Kalau itu tidak ada masalah," sambungnya.

Adapun, lanjut Bahtiar, konser musik yang dimaksud dalam aturan KPU saat kampanye, merupakan kegiatan spesifik yang dilakukan di tempat terbuka.

Sehingga tidak ditentukan berapa orang yang akan hadir.

"Kalau penyanyinya itu punya daya tarik."

"Kemudian orang punya fanatik terhadap aliran musik tertentu ya terjadi kerumunan itu," tutur Bahtiar.

"Posisi pemerintah sejak awal sudah jelas, tidak setuju dengan segala bentuk kerumunan," tegasnya.

Sehingga, dia menyebut Kemendagri sepakat jika aturan yang membolehkan konser musik saat kampanye diperbaiki.