Prabowo: Gerindra Paling Keras Bela Buruh, 80 % Kepentingan Buruh Diakomodasi di UU Cipta Kerja
Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menanggapi penolakan buruh terhadap pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR
lihat foto
1. Usulan Jokowi demi tarik minat investor
Dikutip dari Kompas.com, RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang diusulkan Presiden Joko Widodo dan merupakan bagian dari RUU Prioritas Tahun 2020 dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020.
Pembahasan RUU Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR ini terbilang kilat.
Sebab, mulanya RUU Cipta Kerja ini ditargetkan selesai sebelum 17 Agustus meskipun berada di masa pandemi Covid-19.
Sementara jika dibandingkan dengan RUU lain seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang belum selesai diputuskan.
Padahal jika dilihat dari jumlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), pasal-pasal yang ada di RUU Cipta Kerja jumlah pembahasannya jauh lebih banyak.
Gerak cepat pembahasan RUU ini diklaim demi kemudahan investasi di Indonesia.
Pemerintah dan DPR mengebut pembahasnya dari siang bahkan hingga larut malam meski di tengah masa reses dan pandemi Covid-19.
Pihaknya memang sempat menunda pembahasan klaster Ketenagakerjaan ini setelah mendapat perintah resmi dari Presiden Jokowi pada 24 April lalu.
Hal tersebut dilakukan untuk merespons tuntutan buruh yang keberatan dengan sejumlah pasal dalam klaster tersebut.
• Link Download PDF UU Omnibus Law Cipta Kerja Lengkap, Mulai dari DIM dan Pembahasan Hingga UU-nya
2. Lakukan 64 kali rapat
RUU ini baru mulai dibahas DPR pada 2 April 2020 dalam Rapat Paripurna ke-13. Selama di parlemen, proses pembahasannya relatif berjalan mulus.
Untuk meloloskan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja, anggota dewan sampai rela melakukan rapat maraton.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas pun mengatakan, pada bab-bab terakhir pembahasan RUU tersebut bahkan dilakukan di akhir pekan.
Secara keseluruhan, Baleg DPR RI dan pemerintah telah melakukan 64 kali rapat.
