Strategi Calon Gubernur Sulteng Tangani Covid-19: Mulai Perketat Pintu Masuk hingga Masker Gratis

TRIBUNPALU.COM - Dua pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertemu untuk adu gagasan dalam debat publik perdana Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah 2020, Sabtu 31 Oktober 2020 malam.

Adapun paslon nomor urut 1 adalah pasangan Hidayat Lamakarate-Bartholomeus Tandigala yang diusung koalisi Gerindra, PDIP, Partai Berkarya, PBB dan PSI.

Dan sang lawan di nomor urut 2 adalah Rusdi Mastura- Mamun Amir yang diusung Nasdem, PAN, Hanura, Partai Garuda, PKB, Perindo, Golkar, PKS, dan PPP.

Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Best Western Plus, Jl Basuki Rahmat, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu itu bertajuk Memajukan dan Menyelesaikan Permasalahan Daerah serta Kebijakan Penanganan COVID-19.

Baca juga: Debat Publik, Hidayat Lamakarate Pakai Lengan Panjang, Rusdi Mastura Lengan Pendek

Khusus pada penanganan Covid-19, kedua paslon mengungkapkan strategi masing-masing untuk menangani covid-19.

Pasangan nomor 1, menyatakan akan meneruskan yang sudah dilakukan pemerintah saat ini.

“ Penanganan covid-19 tentu kita akan lanjutkan dengan memastikan pendataan dari mana penyebarannya, dan harus melakukan antisipasi segera, mereka yang sudah tertular agar tidak menyebar,” ungkap Cagub Hidayat Lamakarate.

Ia juga mengungkap masyarakat yang terdampak Covid-10 akan mendapatkan kayanan kesehatan terbaik.

“ Pencegahan juga sudah dilakukan dengan setiap titik masuk dan keluar Sulawesi Tengah, diperketat,jangan nanti orang tanpa gelaja masuk dari luar dan menularkan ke masyarakat Sulteng,” imbuhnya.

Terkait dengan pengetatan pintu masuk, ia juga menyatakan akan memberikan rapid tes gratis bagi para pelintas jika jadi gubernur.

Sementara paslon nomor urut 2 adalah Rusdi Mastura- Mamun Amir menyatakan akan membagikan masker gratis.

Baca juga: Gubernur Longki: Pelaku Perjalanan ke Sulteng Wajib Tunjukkan Hasil Rapid Test Mulai 26 Oktober 2020

“ InsyaAllah pemerintah akan bekerja sama dengan pihak swasta, dalam rangka pengadaan masker yang sifatnya gratis,” kata cawagub Mamun Amir.

“Perintah dari atas kan harus pakai masker, tapi ada mnsyarakat yang tidak mampu kita biarkan. Sehingga kita harus beri perhatian, sehingga semua masyarakat di Sulteng bisa taat , yakni cuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak,” kata dia.

Paslon ini juga membeberkan strategi penangan untuk orang yang sudah terkena Covid-19.

“ Covid-19 ada dua penanganan, strategi yang sudah kena dan punya penyakit bawaan adalah mempersipkan semua fasilitas kesehatan,” kata dia,

Sementara yang kena Covid-19 dan tidak punya penyakit bawaan akan disiapkan ruang isolasi yang memadai dan cukup.

Menurut paslon Rusdi Mastura- Mamun Amir, idealnya di setiap rumah sakit diberikan alat swab.

“ Supaya kalau ada yang sakit bisa segera di swab di rumah sakit, dan alat trapid tes baiknya sudah ada di setiap puskesmas,” tutupnya.

Baca juga: Wapres Mengatakan Pilkada 2020 Tetap Digelar untuk Penuhi Hak Konstitusi Rakyat

Ketua KPU Sulteng, Tanwir Lamaming mengatakan, debat publik merupakan salah satu rangkaian kampanye yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pencerahan.

Selain itu, juga sebagai upaya menggali potensi calon, berdasarkan visi dan misi serta program yang ditawarkan oleh para calon ke warga Sulteng untuk memilih nahkoda Sulteng lima tahun kedepan.

Ia menambahkan, debat kandidat gubernur menerapkan protokol kesehatan ketat di tengah situasi pandemic Covid-19.

KPU juga membatasi jumlah tamu undangan sesuai petunjuk Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020.

Tamu undangan yang diizinkan masuk dalam ruang debat terdiri dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Kemudian, tim pasangan calon masing-masing empat orang, lalu Bawaslu dua orang dan komisioner KPU Sulteng lima orang serta tim penyusun materi tujuh orang.

Rencananya, debat publik pasangan calon berlangsung sebanyak tiga kali.

Debat kedua berlangsung 14 November dan debat terakhir 3 Desember 2020 atau enam hari sebelum pemungutan suara.(*)

(TribunPalu.com)