Tak Ada Pengumuman ke Publik Saat Airlangga Idap Covid-19, Epidemiolog: Sangat Disayangkan Ya
Epidemiolog menyayangkan tidak adanya pengumuman bahwa Airlangga Hartarto sempat terpapar Covid-19.
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Arilangga Hartarto dikabarkan sempat terinfeksi Covid-19.
Namun Airlangga Hartarto tidak mengumumkan hal tersebut kepada publik.
Terkait dengan kejadian tersebut, Epidemiolog Indonesia dan peneliti pandemi dari Griffith University Australia Dicky Budiman buka suara.
Ia menyayangkan tidak adanya pengumuman bahwa Airlangga Hartarto sempat terpapar Covid-19.
Baca juga: Airlangga Hartarto Donorkan Plasma Konvalesen, Sempat Terkena Covid-19? Ini Kata Istana
Baca juga: Airlangga Hartarto Targetkan 23 Ribu Nakes di Sulteng Terima Vaksin Covid-19 Tahap Pertama
Diketahui, Airlangga pada hari ini, Senin (18/1/2021) mendonasikan plasma konvalesen di Jakarta. Padahal, plasma konvalesen umumnya diambil dari orang yang pernah menderita atau penyintas Covid-19 sebagai donor.
"Sangat disayangkan ya. Kan sebelumnya sudah ada yang terbuka. Menteri lain misalnya. Beberapa yang menyatakan terpapar," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin.
Dicky menyayangkan hal ini karena sebelumnya para pejabat yang terpapar Covid-19 selalu diinformasikan atau menginformasikan kepada publik.
Dia mengambil contoh para pejabat atau menteri yang sempat terpapar Covid-19 dan diumumkan melalui media massa.
Bahkan, sebut dia Presiden Joko Widodo pun pernah menginformasikan langsung siapa para menterinya yang terpapar Covid-19.
"Bahkan pak Presiden sendiri memberi contoh. Pak Jokowi memberi contoh ketika itu, dia berkata, saya ketemu menteri dan dia positif. Kan begitu. Pak Presiden sendiri memberi contoh yang baik. Nah ini harus dicontoh oleh para menterinya," ucap Dicky.
Bukan tanpa alasan, Dicky menilai bahwa tidak adanya pengumuman itu akan berkaitan dengan keterbukaan pemerintah kepada publik.
Oleh karena itu, ia kembali mengingatkan kepada pemerintah soal keterbukaan termasuk soal siapa saja pejabat yang terpapar Covid-19.
"Selalu disampaikan bahwa keterbukaan itu ya dimulai dari atau keteladanan dimulai dari pejabat publik atau tokoh. Kalau tidak terbuka ya bagaimana mau memberi imbauan," ujarnya.
Ia menekankan, tidak hanya para pejabat atau tokoh publik nasional saja yang harus menjaga keterbukaan soal Covid-19.
Para tokoh pejabat daerah pun harus melakukan hal serupa, kata dia.
