Breaking News:

Jokowi Minta Dikritik

Jokowi Minta Dikritik, JK: Bagaimana Caranya Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi?

Mantan Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla (JK) melontarkan pertanyaan soal bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.

handover/tribunnews
Jusuf Kalla dan Joko Widodo 

TRIBUNPALU.COM - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) melontarkan pertanyaan soal bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.

Pertanyaan tersebut dilontarkan JK untuk menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berharap masyarakat aktif mengkritik pemerintahannya.

Hal tersebut disampaikan JK saat menghadiri acara Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah'. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” ujarnya.

Din Syamsuddin Dilaporkan Terlibat Radikalisme, Fadli Zon: Yang Menuduh Terbatas Pengetahuannya

Aturan Terbaru Vaksinasi Covid-19 Bagi Orang dengan Penyakit Penyerta/Kormobid, Simak di Sini

Berakhir 5 Februari, Mahasiswa Untad Kewalahan Isi KRS di Website Siakad

Selain itu, JK menekankan pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan pemerintah demi terwujudnya manfaat demokrasi.

Dalam hal tersebut, keberadaan partai oposisi penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi.

“PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.

Sebelumnya pengamat politik Rocky Gerung mengriktik Jokowi terkait hal yang sama.

Menurut pandangan Rocky Gerung pernyataan minta dikritik menggambarkan ketidakpahaman Presiden Jokowi terhadap perkembangan terakhir kebebasan pers di Indonesia.

Fakta-fakta Konvoi Moge Masuk Bogor Tanpa Pemeriksaan Rapid Antigen & Diduga Langgar Ganjil-Genap

Fraksi PKS Palu Desak Kementerian Pendidikan Segera Evaluasi Proses Pembelajaran Online

MUI Murka Setelah Din Syamsuddin Dituduh Radikal: Itu Fitnah dan Kebodohan

Dan juga perkembangan terakhir dari politik oposisi.

Halaman
12
Editor: Muh Ruliansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved