Sulteng Hari Ini
Tanggapi Teroris Poso, Abdul Rachman Thaha: Sulteng Bukan Daerah Konflik
Hingga kini persoalan terorisme di Kabupaten Poso, Sulteng tak kunjung terselesaikan. Hal ini diungkapkan Senator asal Sulteng, Abdul Rachman Thaha.
lihat foto
Laporan Wartawan TribunPalu.com, Moh Salam
TRIBUNPALU.COM, PALU- Hingga kini persoalan teroris di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah tak kunjung terselesaikan dengan baik.
Hal ini diungkapkan Senator asal Sulteng, Abdul Rachman Thaha, Kamis (4/3/2021).
Ia menganggap teror yang dilakukan kelompok teroris Poso terhadap warga terkesan dibiarkan oleh pemerintah.
Menurut Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulawesi Tengah itu, intelijen masih lemah, tebukti adanya simpatisan maupun orang-orang yang bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso.
Baca juga: 1.045 Wanita di Palu Terancam jadi Janda Baru Selama Pandemi Covid-19, Ini Alasannya
Baca juga: Ingatkan Tugas Pemerintah, Hadianto Rasyid: Jangan Abaikan Keluhan Masyarakat
Baca juga: Penghormatan Terakhir Iringi Keberangkatan Jenazah Briptu Herlis Menuju Kampung Halaman
Baca juga: Apa Itu Aplikasi e-Court untuk Sidang Cerai? Ini Cara Pakai dan Penjelasannya
Beberapa kali kejadian teror seakan menimbulkan opini bahwa Sulawesi Tengah adalah daerah konflik.
"Jangan anggap Poso daerah konflik, Sulteng bukan daerah konflik," tegasnya.
Secara tegas Abdul Rachman Thaha minta kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk mengambil tindakan dan keputusan untuk Kabupaten Poso.
"Hampir 20 tahun tidak terselesaikan. Saya mempertanyakan, sudah hampir 20 tahun kenapa belum terselesaikan ? ," ucapnya.
Baca juga: DPRD Bentuk Pansus Selidiki Tambang Emas di Parimo Sulteng
Baca juga: 6 Laskar FPI yang Tewas Ditetapkan Jadi Tersangka, Keluarga Pertanyakan Dasar Hukum
Baca juga: 6 Laskar FPI yang Tewas Ditetapkan Sebagai Tersangka, Said Didu: Jika Bersalah di Mana Penjaranya?
"Ada apa dengan pemerintah, sampai kapan selesai. Harus ada tindakan," jelas Abdul Rachman Thaha.
Meskipun begitu, ia akui kesulitan medan di pegunungan Poso, Sigi dan Parigi Moutong sehingga diperlukan ratusan pasukan untuk memburu kelompok MIT Poso.
Senator dengan sapaan akrab ART itu menilai tindakan MIT Poso bukan lagi mengganggu keamanan masyarakat, melainkan tindakan separatis sehingga perlu tindakan khusus oleh TNI.
"Saya mengikuti perkembangannya. Medan memang sulit, makanya untuk kasus ini seharusnya dilakukan oleh TNI," sebutnya.
