Tanggapan DPR Terkait TMII yang Dulu Dikelola Yayasan Harapan Kita dan Kini Sudah Diambil Negara
Melalui Kemensesneg, pemerintah telah mengambil alih pengelolaan TMII Jakarta. Beberapa Anggota DPR angkat bicara, dan mendukung keputusan tersebut.
TRIBUNPALU.COM, JAKARTA - Pada Rabu (7/4/2021) kemarin, pemerintah telah resmi mengambil alih pengelolaan Taman Minin Indonesia Indah (TMII) Jakarta melalui Kementerian Sekretarian Negara (Kemensesneg).
Keputusan pengambilalihan pengelolaan tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII.
Aturan itu diteken Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2021 dan berlaku sejak diundangkan, yakni 1 April 2021.
Sebelumnya, TMII Jakarta dikelola oleh yayasan milik keluarga Soeharto, Yayasan Harapan Kita (YHK).
Baca juga: Mengenal Tempat Wisata TMII Jakarta, Gagasan Tien Soeharto yang Kini Dikelola Negara
• Tommy Soeharto Gugat Pemerintah Rp 56 Miliar karena Tak Terima Bangunannya Digusur Proyek Tol
• Tak Dapat Undangan dari Presiden Jokowi, Sudjiwo: Sejak Zaman Soeharto Aku Bukan Seniman Istana

Menanggapi hal tersebut, beberapa tokoh politik di Gedung Senayan ikut memeberi komentar.
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PPP, Illiza Sa'adudin Djamal mendukung atas keputusan tersebut.
"Saya mengapresiasi dan mendukung penuh langkah pemerintah mengambil alih kembali TMII," ujar Illiza, kepada wartawan, Kamis (8/4/2021).
Menurut Illiza, sejak awal TMII Jakarta memang sudah menjadi aset negara yang dinaungi oleh Kemensesneg.
"Pada dasarnya TMII memang aset negara di bawah Kementerian Sekretariat Negara," sambungnya.
Baca juga: Menteri PPPA: Dibanding Laki-Laki, Perempuan Alami Tekanan Psikologis Lebih Tinggi
Baca juga: Update Rekruitmen CPNS dan PPPK 2021: PPPK Guru Bisa Ikuti 3 Kali, Tak Perlu Unggah Ijazah
Namun pada 1977, Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 51/1977 yang menyatakan pengelolaan TMII Jakarta berada dalam asuhan YHK.
"Memasuki tahun 1977, terbit Keputusan Presiden Nomor 51/1977 yang memberikan pengelolaan TMI kepada Yayasan Harapan Kita," beber Illiza pagi tadi.
Salah satu alasan wanita yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Banda Aceh ini dalam menyetujui langkah pemerintah ialah, TMII Jakarta merupakan miniatur Indonesia yang berisi seluruh daerah dengan keberagaman suku dan budaya.
Sehingga, ia sepakat jika pengelolaan TMII Jakarta dialihkan ke Kemensesneg agar lebih baik serta pesan keberagaman Indonesia tetap terjaga.
"Pengelolaan yang lebih baik akan menambah daya tarik wisatawan untuk berwisata di TMII," jelas Illiza.
Baca juga: Menag Minta Doa Semua Agama Dibacakan di Acara Kemenag, Waketum MUI: Menteri Kehilangan Akal
• KLB Ditolak, Mantan Jubir KPK Sebut Langkah Kudanya Pintar: Ga Jadi Ketum Tetap Jadi Menteri
• Klarifikasi Gibran Soal Foto Viral Duduk di Meja Depan Menteri, Ternyata Basuki yang Meminta
Politikus 47 tahun itu mengimbau kepada karyawan TMII Jakarta untuk tetap tenang dan tidak perlu khawatir terkait pengalihan manajemen.