Breaking News:

Tanggapan DPR Terkait TMII yang Dulu Dikelola Yayasan Harapan Kita dan Kini Sudah Diambil Negara

Melalui Kemensesneg, pemerintah telah mengambil alih pengelolaan TMII Jakarta. Beberapa Anggota DPR angkat bicara, dan mendukung keputusan tersebut.

(KOMPAS.com/Rakhmat Nur Hakim
Menteri Sekretariat Negara (Mensetneg), Pratikno resmi mengambil alih pengelolaan TMII Jakarta Timur, Rabu (7/4/2021). 

TRIBUNPALU.COM, JAKARTA - Pada Rabu (7/4/2021) kemarin, pemerintah telah resmi mengambil alih pengelolaan Taman Minin Indonesia Indah (TMII) Jakarta melalui Kementerian Sekretarian Negara (Kemensesneg).

Keputusan pengambilalihan pengelolaan tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII.

Aturan itu diteken Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2021 dan berlaku sejak diundangkan, yakni 1 April 2021.

Sebelumnya, TMII Jakarta dikelola oleh yayasan milik keluarga Soeharto, Yayasan Harapan Kita (YHK).

Baca juga: Mengenal Tempat Wisata TMII Jakarta, Gagasan Tien Soeharto yang Kini Dikelola Negara

Tommy Soeharto Gugat Pemerintah Rp 56 Miliar karena Tak Terima Bangunannya Digusur Proyek Tol

Tak Dapat Undangan dari Presiden Jokowi, Sudjiwo: Sejak Zaman Soeharto Aku Bukan Seniman Istana

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, gagasan bangunan Tien Soeharto yang sudah diambil alih Pemerintah
Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, gagasan bangunan Tien Soeharto yang sudah diambil alih Pemerintah (tamanmini.com)

Menanggapi hal tersebut, beberapa tokoh politik di Gedung Senayan ikut memeberi komentar.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PPP, Illiza Sa'adudin Djamal mendukung atas keputusan tersebut.

"Saya mengapresiasi dan mendukung penuh langkah pemerintah mengambil alih kembali TMII," ujar Illiza, kepada wartawan, Kamis (8/4/2021).

Menurut Illiza, sejak awal TMII Jakarta memang sudah menjadi aset negara yang dinaungi oleh Kemensesneg.

"Pada dasarnya TMII memang aset negara di bawah Kementerian Sekretariat Negara," sambungnya.

Baca juga: Menteri PPPA: Dibanding Laki-Laki, Perempuan Alami Tekanan Psikologis Lebih Tinggi

Baca juga: Update Rekruitmen CPNS dan PPPK 2021: PPPK Guru Bisa Ikuti 3 Kali, Tak Perlu Unggah Ijazah

Namun pada 1977, Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 51/1977 yang menyatakan pengelolaan TMII Jakarta berada dalam asuhan YHK.

Halaman
123
Penulis: Rahman Hakim
Editor: Lita Andari Susanti
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved