Kabar Ahok Bakal Jadi Menteri Investasi, Ekonom: Akan Banyak 'Noise' yang Terjadi

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah angkat bicara terkait kabar Ahok bakal jadi Menteri Investasi.

Instagram/basukibtp
ILUSTRASI - Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dinilai kurang pantas menjadi Menteri Investasi oleh ekononom CORE, Piter Abdullah 

Kabar Ahok Bakal Jadi Menteri Investasi, Ekonom: Akan Banyak 'Noise' yang Terjadi

TRIBUNPALU.COM - Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah angkat bicara terkait kabar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan Menteri Investasi.

Menurutnya, Ahok memang cukup kompeten untuk memimpin sebagai Menteri Investasi, kementerian baru yang dibuat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun Piter mengatakan, akan banyak gangguan yang dihadapi Ahok saat menjadi Menteri Investasi.

Pasalnya akan ada beberapa hal yang berat untuk memicu investasi di Indonesia.

Baca juga: Deretan Tokoh yang Disebut-sebut Jadi Menteri Baru Jokowi: Ahok hingga Isu Tokoh Pengganti Moeldoko

Baca juga: Kasus Suap Eks Menteri Edhy Prabowo Seret Dua Nama Korporasi Besar

Baca juga: Refly Harun Sebut Ahok Tak akan Bisa Jadi Menteri, Ini yang Jadi Alasannya: Tak Perlu Disebut Terus

Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE Indonesia) Dr. Piter Abdullah
Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE Indonesia) Dr. Piter Abdullah (coreindonesia.org)

"Pak Ahok bisa jadi menteri yang bagus tapi noise akan banyak terjadi kalau beliau yang jadi menteri investasi," ujarnya kepada Tribunnews, Sabtu (17/4/2020).

Piter juga menganggap, Ahok merupakan sosok yang kontroversial dan memiliki dampak kurang baik dalam membangun koordinasi.

"Ahok juga sangat kontroversi yang tidak bagus nanti dampaknya sulit dalam upaya membangun koordinasi dengan semua pihak," sambungnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa harapan Jokowi dalam melakukan perubahan nomenklatur kementerian dapat membenahi hambatan dalam masuknya investor asing ke Indonesia.

"Tentunya kita tidak ingin upaya mendorong investasi menjadi terhambat," tuturnya.

Justru Piter menilai terdapat sosok pemimpin yang lebih baik untuk menduduki jabatan Kementerian Investasi.

Baca juga: Ahok Kandidat Kuat Menteri Investasi, Refly Harun Pastikan: Selamanya Tak Bisa Jadi Menteri

Baca juga: Nama-nama Disebut-sebut Jadi Menteri Baru Jokowi: Tokoh Muhammadiyah,Pejabat Lama hingga 2 Kader PAN

Ia menyebut nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) , Bahlil Lahadalia yang lebih pantas menjabat sebagai menteri baru tersebut.

"Saya kira Pak Bahlil, dengan latar belakangnya sebagai pengusaha merupakan salah satu sosok yang memiliki kemampuan itu," pungkasnya.

Piter menunjuk nama tersebut lebih pantas lantaran sosok Menteri Investasi harus memiliki kemampuan berkoordinasi dengan berbagai kementerian lain serta lembaga nasional maupun internasional.

Jokowi Akan Melakukan Reshuffle Kabinet

Kabar reshuffle kabinet Joko Widodo (Jokowi) beredar luas usai dirinya memutuskan peleburan Kemenristek dan Kemendikbud.

Rencananya, Jokowi akan melaksakan reshuffle menteri pada pekan depan.

Pengamat Politik dan Ketatatanegaraan, Agus Riwanto menyampaikan isu perombakan ini muncul setelah pengajuan nomenklatur Jokowi untuk merubah kementerian.

Baca juga: 6 Menteri Dinilai Aman di Tengah Isu Reshuffle, Ada Nama Sandiaga Uno

Baca juga: Bocoran 2 Nama Menteri Baru Menurut Ali Ngabalin: Menteri Lama yang Milenial, Orang Berprestasi

ILUSTRASI - Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle menteri dalam waktu dekat.
ILUSTRASI - Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle menteri dalam waktu dekat. (Biro Pers Sekretariat Presiden)

"Isu reshuffle kabinet ini muncul setelah Pak Jokowi mengajukan nomenklatur perubahan baru penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud," ujarnya saat dihubungi wartawan Tribunnews.com.

"Kemudian penambahan baru Menteri Investasi, maka kemungkinan besar reshuffle akan dilakukan terhadap dua kementerian," imbuhnya.

Dalam keterangan yang diberikan, Agus mengatakan penggabungan dua kementerian yang sudah dilakukan Jokowi akan berdampak pada reshuffle Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.

"Pertama, penggabungan Kemenristek itu akan berdampak pada reshuffle Menteri Pendidikan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, menurut Agus akan dilakukan penunjukan menteri baru untuk mengisi jabatan sebagai Menteri Investasi.

"Kedua, akan ada kursi menteri baru, Menteri Investasi," jelas Agus.

Baca juga: Bicara Soal Reshuffle Kabinet, Ngabalin Bocorkan Menteri-menteri Baru yang akan Dilantik Jokowi

Baca juga: Kabar Reshuffle Kabinet, Pengamat: Jokowi Belum Cukup Waktu Untuk Evaluasi Kinerja Menteri

Ia mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti asal muasal Kementerian Investasi yang akan dibentuk Jokowi.

Namun Agus menduga, gagasan tersebut akan diberikan kepada kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memiliki reputasi lebih di Indonesia.

"Saya enggak tahu Menteri Investasi itu diambil dari mana, tapi besar kemungkinan Kader PDIP yang memiliki reputasi soal itu," tandasnya.

Jokowi Dinilai Belum Tepat Untuk Lakukan Reshuffle Lagi

Usai meleburkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Kementerian Pedidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi satu, Jokowi berencana untuk melakukan reshuffle kabinet.

Hal itu disampaiakn oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin.

"Pekan ini (reshuflle), sangat bisa pekan ini," kata Ngabalin pada Selasa (13/4/2021).

Baca juga: Usul 5 Menteri Ini Di-Reshuffle, Relawan Jokowi: Jangan Sampai Presiden Dianggap Tukang Bohong

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet, Lembaga Survei Rilis 15 Menteri yang Layak Diganti, Yasonna Urutan Pertama

Menanggapi isu tersebut, pengamat politik Universitas Paramadina Jakarta, Djayadi Hanan berpendapat, reshuffle dilakukan dalam waktu yang tidak tepat.

"Kalau reshuffle dilakukan dalam waktu dekat, itu berarti jaraknya baru tiga atau empat bulan dari reshuffle Desember lalu," ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com.

Lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mereshuffle menteri pada Desember tahun lalu.

"Jadi belum cukup waktu untuk mengevaluasi kembali kinerja semua menteri," imbuh Djayadi.

Menurut Djayadi, waktu yang berdekatan untuk melakukan reshuffle menteri merupakan langkah yang kurang tepat.

Ia menganggap Presiden Jokowi belum mempunyai alasan yang mumpuni untuk merombak ulang kabinetnya sejak reshuffle terakhir akhir 2020 silam.

"Jadi selain kementerian baru yang perlu di isi, belum cukup alasan untuk mengevaluasi menteri-menteri lainnya," jelasnya.

Baca juga: Faktor Jokowi Reshuffle Kabinet, KSP Ungkap Jadwal dan Daftarnya: Otomatis Akan Ada Menteri Baru

Baca juga: Ali Ngabalin Bocorkan Reshuffle Kabinet Pekan Ini,Ini Daftar Menteri Layak Direshuffle Versi Survei

Di sisi lain, Ngabalin membeberkan jika Presiden Jokowi akan melaksanakan reshuffle dalam waktu dekat dan cepat.

“Dari kebiasaan yang Bang Ali ikuti itu tidak lama. Presiden sangat independen, tidak ragu mengambil keputusan. Biasanya cepat," ujar Ngabalin.

Selain disatukannya kedua kementerian yakni Kemenristek dan Kemendikbud, alasan lainnya juga disampaikan oleh Ngabalin.

Politikus asal Fakfak Irian Barat ini mengatakan, Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro telah menyatakan pamit dari kursi kementerian.

"Kan terjadi kekosongan itu. Sementara Kemenristek sendiri belum ke Kemedikbud," sambungnya.

Kemudian pembentukan kementerian baru oleh Presiden Jokowi juga menjadi alasan diadakannya reshuffle menteri.

(TribunPalu.com/Hakim)

Sumber: Tribun Palu
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved