Jokowi Dikritik Bubarkan FPI dan HTI, Peneliti: Ya Tangkap Saja, Diadili, Bukan Membubarkan

Tayang: Minggu, 2 Mei 2021 12:54 WITA

Jokowi Dikritik Bubarkan FPI dan HTI, Peneliti: Ya Tangkap Saja, Diadili, Bukan Membubarkan

TRIBUNNEWS/HO/BIRO PERS/LAILY RACHEV

ILUSTRASI: Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kiri) melantik menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020). Presiden melantik enam menteri untuk menggantikan posisi menteri lama (reshuffle) dan lima wakil menteri, diantaranya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.

Baca Selanjutnya:

Kumpulan Ucapan Maulid Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal atau Jumat 5 September 2025

TRIBUNPALU.COM - Sejumlah kebijakan sudah dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Peneliti Politik sekaligus pendiri Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Saiful Mujani menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprioritaskan pembangunan ekonomi dalam agenda kerjanya.

Meski mengaku setuju dengan hal tersebut, Saiful mengkritisi tentang cara yang dicapai Jokowi dalam mencapai tujuan tersebut.

Menurutnya jika diperhatikan, lebih dari 70% pernyataan Jokowi berbicara tentang pembangunan ekonomi.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara "Tadarus Demokrasi Bertajuk Ekonomi dan Demokrasi" yang digelar pada Sabtu (1/5/2021).

"Sangat sedikit bicara tentang perlunya pembangunan demokrasi kalau kita perhatikan. Jadi apa yang ada di dalam kepada Pak Jokowi adalah pembangunan ekonomi, kesan saya adalah maka hal-hal yang dianggap menghambat pembangunan ekonomi itu diabaikan atau kalau perlu dilangkahi," kata Saiful.

Saiful mengatakan, begitu Jokowi memasuki gelanggang politik, demokrasi di Indonesia sudah mengalami kemunduran terutama dalam civil liberty, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat.

Ia mengkritik terkait langkah yang dilakukan pemerintahan Jokowi dengan membubarkan FPI atau Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Membubarkan dua ormas tersebut bagi orang yang memandang kebebasan sebagai indikator, kata Saiful, langkah tersebut bermasalah.

"Kalau mereka melakukan tindakan kriminal, ya tangkap saja, diadili, bukan membubarkan organisasinya. Demikian memang banyak kasus yang menunjukkan kebebasan sipil kita memang menurun," kata Saiful.