Kemenhub Siapkan Dua Rencana untuk Mengatasi Arus Balik Mudik Lebaran 2021

Kemenhub Siapkan Dua Rencana untuk Mengatasi Arus Balik Lebaran 2021

TRIBUNPALU.COM - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah menyiapkan dua rencananya untuk mengatasi arus balik mudik lebaran tahun 2021.

Hal itu disampaikannya saat konferensi pers yang digekar secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (10/5/2021).

"Kami mengusulkan dua hal utama untuk mengatasi arus balik mudik lebaran tahun ini," ujarnya saat konferensi pers berlangsung.

Untuk usulan yang pertama, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk menunda kepulangan sejenak.

Hal ini disebutkan Menteri Budi lantaran jika tetap balik maka akan terjadi kerumuman dalam suatu tempat.

"Pertama kami usulkan untuk menunda kepulangan, agar tidak bertemu dalam satu tempat," sambungnya.

Baca juga: Menteri Perhubungan: Larangan Mudik 6 hingga 17 Mei 2021 Mendapat Respon Positif dari Masyarakat

Baca juga: Soroti Kedatangan TKA China di Tengah Larangan Mudik, Fadli Zon: Siapa Tuan Rumah di Negeri Ini?

Baca juga: Kebohongan Dani Pria yang Ngaku Mudik Jalan Kaki Terbongkar, Bukan Gombong ke Bandung Tujuannya

Kemudian yang kedua, pihaknya meminta untuk dilakukan tracing yang lebih intensif terhadap para pemudik yang sudah kembali ke kota-kota besar.

Ia meminta tracing difokuskan pada pemudik yang berasal dari kota-kota besar seperti Madiun, Ngawi, Solo, Jogja bahkan Jakarta.

"Kedua kami meminta untuk dilakukan tracing yang intensif dnegan konsentrasi pemudik terbesar, seperti Madiun, Ngawi, Solo, Jogja, Semarang bahkan Jakarta," ungkapnya.

Menteri Budi juga meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memberikan fasilitas vaksin gratis kepada masyarakat pengguna jalur darat yang baru saja balik dari kampung halaman masing-masing.

"Kami harap Menkes bisa memberikan vaksin gratis untuk mereka yang menggunakan jalur darat," ujarnya.

Berdasarkan data yang sudah diperoleh oleh Kemenhub, akan ada sekitar 22 persen atau sekitar 3,6 juta pemudik yang kembali ke kota besar.

Baca juga: Polisi Peluk Pemudik yang Emosi, Akui Terharu saat Dengar Alasan Nekat Lakukan Mudik

Baca juga: Larangan Mudik, Kapolres Parimo: Belum Ada Kendaraan Putar Balik di Pos Penyekatan

Baca juga: Video Iring-iringan Rombongan Jokowi Viral di Media Sosial, Istana: Itu Bukan Mudik

Oleh karenanya, Kemenhub mengusulkan kedua hal tersebut.

"Rencana arus balik sekitar 22 persen. Artinya ada kurang lebih 3,6 juta orang yang akan kembali," pungkasnya.

Larangan Mudik Periode 6 hingga 17 Mei Mendapatkan Respon Positif dari Masyarakat

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan peniadaan mudik yang telah diberlakukan pemerintah mendapatkan respon yang positif dari masyarakat.

Hal itu diungkapkan Menteri Budi pada konferensi pers yang digelar secara virtual pada Senin (10/5/2021) yang tayang di YouTube Sekretariat Presiden.

"Peniadaan mudik yang diberlakukan pemerintah telah mendapatkan respon positif dari masyarakat," ujarnya dalam konferensi pers tersebut.

Lebih lanjut ia menjelaskan, selama periode 22 April hingga 5 Mei 2021 terjadi kenaikan pemudik sekitar 20 hingga 30 persen.

Baca juga: WNA China Masuk saat Mudik Dilarang, Mahasiswa IAIN Palu: Pemerintah Tidak Konsisten

Baca juga: Doni Monardo Tegaskan Masyarakat yang Nekat Mudik Wajib Lakukan Karantina: Tidak Ada Pilihan Lain

Baca juga: Hari Ketiga Larangan Mudik, Ratusan Kendaraan di Perbatasan Banggai Putar Balik

Mereka berangkat dari kota asal yang mayoritas dari Jakarta dan menuju ke beberapa wilayah di Indonesia yang kebanyakan ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Peningkatan tersebut menyebabkan masyarakat enggan melakukan perjalanna jauh pada periode larangan yang sudah ditetapkan.

"Hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan jumlah kendaraan yang keluar dari kota asal sekitar 20 hingga 30 persen, pada periode 22 April hingga 5 Mei," sambung Menteri Budi.

Kepulangan pemudik pada periode tersebut juga harus mentaati aturan yang sudah ditentukan.

Salah satunya ialah dengan membawa dokumen pelengkap seperti keterangan bebas Covid-19 dengan masa berlaku 1 kali 24 jam.

Ia juga mengungkapkan, pemudik memilih memajukan jadwal kepulangan mereka sebelum periode pelarangan mudik, yakni 6 hingga 17 Mei.

Baca juga: Kemenhub Izinkan Kendaraan Non Mudik Beroperasi, Distribusi Barang Logistik Dipastikan Aman

Baca juga: Larangan Mudik, Guru Harus Turun dari Angkot Saat Ingin Mengajar, Ibu Dewan Lolos Tanpa Tes Covid

Baca juga: Meski Terbitkan Larangan Mudik, Pemerintah Masih Izinkan Sejumlah Transportasi Umum Beroperasi

"Pemudik yang pulang pada 22 April hingga 5 Mei harus mentaati aturan seperti dokumen hasil tes PCR, Antigen dan GeNose," ungkapnya lebih detail.

Sementara itu telah terjadi penurunan kendaran yang melakukan mudik pada periode larangan mudik, yakni 6 hingga 17 Mei 2021.

Disebutkan oleh Menteri Budi, penurunan terjadi di berbagai sektor transportasi.

Untuk jalur darat, ia membeberkan penurunan terjadi hingga 93 persen.

Sementara itu untuk jalur laut dan kereta api, turun sekitar 90 persen.

Kemudian untuk jalur darat sekitar 40 persen.

"Pada tanggal 6-9 Mei, terjadi penurunan yang signifikan. Untuk transportasi udara turun hingga 93%, laut dan kereta api 90%, dan jalur darat menvapai 40%," ungkapnya.

Hingga saat ini, pihaknya akan terus memamntau perjalanan masyarakat di momen lebaran tahun ini.

Sebelumnya melalui Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021, pemerintah telah melarang adanya mudik lebaran tahun ini.

Pihaknya meminta masyarakat untuk bersilaturahmi dengan keluarga secara virtual saja.

(TribunPalu.com/Hakim)