Rapat Dengar Pendapat DPRD Soal Kasus Teror di Poso Digelar Tertutup, Ini Tanggapan Akademisi Untad

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat

TRIBUNPALU.COM, PALU - Akademisi Universitas Tadulako (Untad) Harun Nyak Itam Abu menyesalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sulawesi Tengah dengan aparat keamanan digelar secara tertutup, 

Alhasil, awak media tak diizinkan masuk untuk meliput RDP secara langsung. 

Pertemuan tertutup itu guna membahas kasus teror kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Kabupaten Poso, pada Rabu (2/6/2021). 

Baca juga: Cari Bibit Atlet Panahan Terbaik, Kodim 1306 Donggala Gelar Lomba Panahan Dandim Cup 2021

Baca juga: Diskominfo Sulteng Berbagi Tips Atasi Berita Hoaks di Media Sosial, Ini Penjelasanya

Baca juga: Kejati Sulteng Limpahkan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Jembatan Torate Cs ke JPU, Ini Hasilnya

"Kasus teror di Poso yang tak kunjung tuntas telah menimbulkan banyak pertanyaan. Sangat disayangkan pertemuan kemarin digelar tertutup. Padahal di situasi seperti ini masyarakat membutuhkan keterbukaan informasi," ujar Harun, Jumat (11/6/2021).

Dosen Fakultas Hukum Untad itu menilai, penanganan keamanan di Poso bukan hanya soal MIT, tetapi juga adanya warga sipil menjadi korban penembakan oknum aparat keamanan. 

Sehingga menurutnya, tidak ada hal yang perlu ditutupi karena pembahasan RDP bukan menyangkut masalah pribadi. 

"Ada beberapa hal yang perlu disoroti. Pertama soal penanganan terorisme, kemudian upaya penegakan hukum terhadap kasus dugaan salah tembak. Jadi, publik memiliki hak untuk mengetahui hal itu," tegas Harun. 

RDP dipimpin Wakil Ketua III DRPD Sulawesi Tengah Muharram Nurdin itu berlangsung selama kurang lebih 6 jam. 

Hadir pada pertemuan tersebut Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Abdul Rakhman Baso, Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Farid Makruf, Wakil Bupati Poso M Yasin Mangun, sejumlah Anggota DPRD Poso dan tokoh lintas agama di Poso. (*)