Anggaran Alutsista Rp 1700 T Sempat Bikin Heboh, Kini Prabowo Dipuji Media Asing: Paling Berpengaruh

Kedua, Prabowo memiliki keunggulan jaringan formal maupun non-formal.

Ia adalah ketua Partai Gerindra, partai politik terbesar ketiga di Indonesia.

Secara resmi, Partai Gerindra diwakili di Komisi I DPR, yaitu komite DPR yang meninjau masalah kebijakan pertahanan.

Hal ini memberikan akses bagi politikus Gerindra mendukung Prabowo dari dalam DPR.

Secara tidak resmi, ia juga telah menunjuk sekutu dekat dari Gerindra dan beberapa mantan kolega militernya untuk posisi baru di dalam dan sekitar Kementerian Pertahanan RI.

Ketiga, menteri pertahanan Indonesia biasanya tidak aktif.

Namun Prabowo tidak demikian, selama 18 bulan pertama menjabat, ia melakukan 20 kunjungan luar negeri ke 14 negara untuk merumuskan rencana 25 tahun.

Sementara Menhan sebelum Prabowo, Ryamizard Ryacudu fokus pada kekhawatiran keamanan internal seperti terorisme dan pembajakan, Prabowo mengubah fokusnya memperkuat pertahanan di luar Indonesia.

Namun, langkah kunci Prabowo bukanlah itu semua.

Ia juga memiliki kredit militer yang tidak diragukan, yang membuat masalah lama lemahnya Kemenhan dibandingkan markas TNI menjadi terselesaikan.

Struktur komando ganda Indonesia, yang mana Presiden adalah Pemimpin Komando sementara Menteri Pertahanan memiliki kebijakan formulasi dan otoritas administrasi terbatasi undang-undang, yang menjadi alasan prinsip dualisme ini.

Hukum yang ada meminjamkan struktur ambigu untuk hubungan antara Kementerian Pertahanan dan markas TNI.

Hal ini karena hukum yang ada menyatakan keduanya bekerja berdasarkan "kerjasama" dan "koordinasi" daripada tingkatan militer sampai kepemimpinan sipil.

Kurangnya kejelasan, seperti halnya staf kementerian sebagian besar diisi oleh petugas militer aktif, telah memberi TNI pengaruh informal cukup besar atas kebijakan pertahanan.

Memang reformasi militer pasca-Suharto telah mengukuhkan profesionalisme militer dan kontrol sipil.