Utang Negara Jadi Perhatian Masyarakat, Sri Mulyani: Saya Senang Kita Punya Ownership

TRIBUNPALU.COM - Kini utang negara sudah sering menjadi perhatian publik.

Apalagi disaat utang negara Indonesia dikabarkan terus membengkak hingga mencapai  Rp 6.711,52 triliun.

Dikutip dari laman APBN KiTa Kementrian Keuangan, utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo kembali naik pada bulan September 2021.

Jumlah utang yang bertambah mencapai Rp 86,09 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kalau pengelolaan anggaran negara tak bisa dilepaskan dari utang negara.

Utang pemerintah dipakai untuk menambal defisit APBN.

Kenaikan utang pemerintah ibarat dua sisi, bisa menjadi penggerak ekonomi.

Sebaliknya, utang pemerintah bisa menjadi beban apabila tidak dikelola secara baik.

Baca juga: Dulu Berhasil Gulingkan Ahok, Kini Anies Baswedan Disebut Akan Pakai Cara Lama di Pilpres 2024

Baca juga: MA Beri HRS Diskon 2 Tahun, Anggap Hukuman Terlalu Berat Padahal Tak Ada Korban atau Kerugian

Sri Mulyani sendiri saat ini mengaku cukup gembira, karena banyak warga negara yang antusias membahas soal utang negara, sehingga bisa turut andil mengawasi penggunaan APBN.

“Sekarang semua orang ngurusin utang, semua bicara mengenai itu. Jadi it's good (bagus)kalau kita punya ownership (rasa memiliki) terhadap keuangan negara,” kata Sri Mulyani dikutip dari Kontan.

Diungkapkan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, banyak masyarakat yang saat ini cukup kritis terhadap pengelolaan utang negara dengan membaca secara detail laporan APBN.

Terlebih, Kementerian Keuangan rutin melaporkannya penggunaan APBN setiap bulan kepada media massa dan masyarakat

“Nah kalau hari ini banyak orang yang melihat kepada keuangan negara dengan sangat-sangat detail, itu saya senang banget. Kalau 1997-1998 nggak ada yang lihat APBN, dianggap take it for granted. Di 2008-2009 pun gak ada yang lihat APBN,” ujarnya.

Utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo memang terus mengalami kenaikan, baik di periode pertama maupun periode kedua pemerintahannya. Artinya, lonjakan utang memang sudah terjadi jauh sebelum pandemi Covid-19.

Baca juga: Viral Usai Minta KPK Panggil Dulu Sebelum OTT, Bupati Banyumas: Kalau Dia Berubah, Lepas Pak

Baca juga: Pengamat Nilai Moeldoko Banyak Rugikan Jokowi: Manuvernya Lebih Jadi Beban Ketimbang Aset Pemerintah

Utang Indonesia