Mengenal 11 Kerajaan di Sulawesi Tengah dan Struktur Pemerintahannya

Tanggal 1 Februari 1942, sang merah putih telah dikibarkan untuk pertama kalinya di angkasa Toli-Toli.

Namun keadaan ini tidak berlangsung lama, karena seminggu kemudian pasukan Belanda kembali datang dan melakukan gempuran.

Meskipun telah melakukan gempuran, Belanda tidak sempat berkuasa kembali di Sulawesi Tengah karena pada waktu itu, Jepang mendarat di wilayah itu, tepatnya di Luwuk, 15 Mei 1942.

Dalam waktu singkat, Jepang berhasil menguasai wilayah Sulawesi Tengah.

Di era Jepang, kehidupan rakyat semakin tertekan dan sengsara.

Seluruh kegiatan rakyat hanya ditujukan untuk mendukung peperangan Jepang.

Keadaan ini berlangsung sampai Jepang menyerah kepada Sekutu dan disusul dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Baca juga: Sejarah dan Fungsi Rumah Langko Desa Wisata Malangga Tolitoli

Pada awal kemerdekaan, Sulawesi Tengah merupakan bagian dari provinsi Sulawesi.

Pascakemerdekaan, rongrongan terus datang dari Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.

Belanda menerapkan politik pecah-belah, di mana Indonesia dijadikan negara serikat.

Namun akhirnya bangsa Indonesia dapat melewati rongrongan itu dan pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.

Sejak saat itu, Sulawesi kembali menjadi salah satu provinsi di Republik Indonesia dan berlangsung hingga terjadi pemekaran tahun 1960.

Pada tahun tersebut, Sulawesi dibagi dua, Sulawesi Selatan-Tenggara yang beribu kota di Makassar dan Sulawesi Utara-Tengah beribukota di Manado.

Pada tahun 1964, Provinsi Sulawesi UtaraTengah dimekarkan menjadi provinsi Sulawesi Utara yang beribukota di Manado dan Sulawesi Tengah beribukota di Palu.

Pada tanggal 13 April 1964, Sulawesi Tengah pertama kalinya memiliki gubernur sendiri, sehingga tanggal ini pula diperingati sebagai hari ulang tahun Sulteng.

Pengaruh Hindia Belanda

Wilayah sepanjang pesisir barat Sulawesi Tengah, dari Kaili hingga Tolitoli, ditaklukkan Kerajaan Gowa sekitar pertengahan abad ke-16 di bawah kepemimpinan Raja Tunipalangga.

Wilayah di sekitar Teluk Palu merupakan pusat dan rute perdagangan yang penting, produsen minyak kelapa, dan pintu masuk ke pedalaman Sulawesi Tengah.

Di sisi lain, daerah Teluk Tomini sebagian besar berada di bawah kekuasaan Kerajaan Parigi.

Pada tahun 1824, perwakilan Kerajaan Banawa dan Kerajaan Palu menandatangani Korte Verklaring (Perjanjian Pendek) dengan pemerintah kolonial.

Kapal-kapal Belanda mulai sering berlayar di bagian selatan Teluk Tomini setelah tahun 1830.

Sulawesi Tengah "diperhatikan" Pemerintah Hindia Belanda pada periode tahun 1860-an.

Seorang pejabat pemerintah bernama Johannes Cornelis Wilhelmus Diedericus Adrianus van der Wyck berhasil mengunjungi Danau Poso pada tahun 1865 dan menjadi orang Eropa dan Belanda pertama yang melakukannya.

Langkah itu diikuti pejabat pemerintah lainnya, Willem Jan Maria Michielsen, pada tahun 1869.

Baca juga: Sejarah Singkat Berdirinya Kabupaten Banggai Kepulauan

Wacana untuk menduduki wilayah ini ditolak dan merujuk kepada kebijakan anti-ekspansi yang dikeluarkan pemerintah kolonial pada zaman itu.

Baru pada tahun 1888, sebagian besar wilayah di Sulteng mulai menjalin hubungan dengan pemerintah di Batavia melalui perjanjian pendek yang ditandatangani para raja dan penguasa lokal.

Hal itu sebagai tindakan antisipasi pemerintah terhadap kemungkinan tersebarnya pengaruh politik dan ekonomi Britania Raya di Sulteng.

Pada periode tersebut, Sulawesi Tengah berada di bawah yurisdiksi Afdeling Gorontalo, yang berpusat di Gorontalo.

GWW C Baron van Höevell, Asisten Residen Gorontalo, khawatir pengaruh Islam yang begitu kuat di Gorontalo meluas ke wilayah Sulawesi Tengah.

Baginya, agama Kristen adalah penyangga yang paling efektif melawan pengaruh Islam.

Ia menghubungi lembaga misionaris Belanda, Nederlandsch Zendeling Genootschap (NZG), dan meminta mereka untuk menempatkan seorang misionaris di wilayah ini.

Pada tahun 1892, NZG kemudian mengirimkan misionaris bernama Albertus Christiaan Kruyt, yang ditempatkan di Poso.

Langkah ini dilanjutkan pada tahun 1894, ketika pemerintah mengangkat Eduard van Duyvenbode Varkevisser, sebagai Kontrolir atau pejabat pemerintah yang akan menjadi pengawas dan pemimpin wilayah di Poso.

Baca juga: Apa Itu Supersemar Diperingati Setiap 11 Maret? Cek Sejarah dan Kontroversinya

Zaman Kemerdekaan

Dalam perkembangannya, ketika Pemerintahan Hindia Belanda jatuh dan sudah tidak berkuasa lagi di Sulawesi Tengah, pemerintah pusat kemudian membagi wilayah Sulawesi Tengah menjadi tiga bagian, yakni:

1. Sulawesi Tengah bagian Barat, meliputi wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Tolitoli.

Pembagian wilayah ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.

2. Sulawesi Tengah bagian Tengah (Teluk Tomini), masuk Wilayah Karesidenan Sulawesi Utara di Manado.

Pada tahun 1919, seluruh Wilayah Sulawesi Tengah masuk Wilayah Karesidenen Sulawesi Utara di Manado.

Pada tahun 1940, Sulawesi Tengah dibagi menjadi 2 Afdeeling yaitu Afdeeling Donggala yang meliputi Tujuh Onder Afdeeling dan Lima Belas Swapraja.

3. Sulawesi Tengah bagian Timur (Teluk Tolo) masuk Wilayah Karesedenan Sulawesi Timur Bau-bau.

Tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 terbentuklah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang meliputi empat kabupaten yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Tolitoli.

Selanjutnya Pemerintah Pusat menetapkan Sulawesi Tengah sebagai provinsi yang otonom berdiri sendiri melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964.(*)