Pemerintah Parimo Dukung Jembatan Peninggalan Belanda Dijadikan Objek Wisata Sejarah

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Alan Sahril

TRIBUNPALU.COM,PALU - Rencana menjadikan Jembatan Peninggalan Belanda di Kecamatan Palasa, menjadi objek wisata sejarah dapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

Dukungan itu datang dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).

Diketahui, jembatan tersebut dibangun sejak tahun 1936.

Dan telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya (BCB) Kabupaten Parimo.

Hal itu tertuang dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang merupakan benda harus dilindungi dan dijaga.

Baca juga: Masyarakat Batu Tanda di Perbatasan Banggai-Tojo Unauna Hidup dengan Keterbatasan

Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan, Disdikbud Parimo Ninong Pandake mengatakan, pihaknya mendukung secara penuh rencana tersebut.

Dengan dijadikannya jembatan peninggalan Belanda itu sebagai objek wisata.

Akan menambah daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung ke Parimo.

"Alhamdulillah, kami selaku pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengucapkan terimakasih kepada penggiat literasi yang berkeinginan untuk menjadikan Jembatan Palasa (Jembatan Belanda) sebagai objek wisata sejarah," kata Ninong Pandake, Selasa (11/01/2022).

Ia menilai, pemanfaatan Jembatan Belanda sebagai objek wisata tidak menjadi masalah.

Selagi tujuan itu tidak merusak dan merubah bentuk keasliannya.

"Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi kebudayaan hanya sebatas penjagaan yang dilakukan oleh juru pelihara yang bertugas di kecamatan tersebut," ujarnya.

Ninong Pandake menuturkan, sebelumnya pada tahun 2018 silam.

Pihaknya bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Palasa, dan sejumlah desa di Kecamatan Palasa, serta tokoh pemuda setempat guna merubah sedikit penampilan dari Jembatan Belanda 1936 dengan mengecat badan jembatan.

Selain itu, Disdikbud Parimo dan Pemerintah Kecamatan Palasa membuat tempat duduk kayu dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berjualan di seputaran jembatan tua itu.

Olehnya, Ninong Pandake meminta pihak terkait agar serius dalam menangani permintaan itu.

"Kami selaku OPD tidak bisa berbuat banyak, kami berkeinginan peran masyarakat untuk berupaya membuat tempat itu lebih dikenal seperti apa rencana dari penggiat literasi dan untuk perbaikan jembatan yang dimaksudkan, tentunya ada OPD yang membidangi hal itu yakni Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Parimo. Untuk pengembangan pariwisata ada juga dinas yang membidanginya yakni Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Parimo,"imbuhnya.

Baca juga: Bahas UMKM hingga Ekonomi Digital, Menko Airlangga Bertemu Mendag Jepang Koichi Hagiuda

Senada dengan itu, Kabid Pariwisata, Disporapar Parimo Muhammad Rusmin juga mendukung keinginan dari penggiat literasi agar Jembatan Belanda menjadi objek wisata sejarah.

"Boleh tidak jadi masalah. Jembatan Belanda inikan punya potensi karena di lokasi itu menarik nanti disitu juga bisa dicantumkan cerita-cerita sejarah,"ungkapnya.

Akan tetapi, menurut Muhammad Rusmin, upaya ini perlu dilakukan lintas OPD yakni Disporapar Parimo dari sektor pariwisata dan Disdikbud Parimo pada sektor kesejarahan Jembatan Belanda.

"Sehingga kita bisa berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parimo," terangnya.

Dalam perencanaan itu, menurut Muhammad Rusmin memerlukan pemetaan, baik dari tempat pembuangan sampah, pembangunan, dan promosi ke tingkat nasional hingga internasional.

Baginya, ide untuk situs sejarah menjadi tempat wisata sangatlah menarik khususnya Jembatan Belanda di Kecamatan Palasa.

Ia mengaku jika hal itu mendapatkan persetujuan dari Kepala Disporapar Parimo, selanjutnya akan diteruskan kepada Bupati Parimo.

"Kita juga tidak bisa melangkah tanpa ada izin pimpinan, sehingga kalau Ibu Kadis setuju kita akan sampaikan ke Bupati agar ada pengembangan sejarah di Jembatan Belanda,"katanya.

"Saya sangat mendukung keinginan itu, karena pasca Covid-19 memang program nasional mengamanatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat," tandasnya. (*)