Koorlap Aksi Sebut Pemkab Donggala Belum Bayar Gaji PPPK 4000 Orang Senilai 13,5 M

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU - Aliansi Masyarakat Guru Bersatu (AMGB) bersama Front Mahasiswa Nasional (FMN) didampingi Serikat Pekerja Hukum Progresif meenggelar aksi di depan Kantor Gubernur Sulteng pada Rabu (5/11/2025).

Koordinator aksi, Raslin mengatakan aksi ini dilaksankan untuk memperjelas terkait gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) sebanyak 50 persen yang sampai hari ini belum dibayarkan.

"Kabupaten Donggala berasalan kalau hari ini mereka kekurangan APBD, berbagai cara sudah kami lakukan tetapi hasilnya tetap sama," kata Raslin kepada awak media.

Raslin menilai bahwa total gaji yang belum dibayarkan oleh Pemkab Donggala sebesar Rp.13.500.000.000 (13,5 Miliyar).

Baca juga: Pemprov Sulteng Terapkan Strategi Efisiensi Usai Pemotongan TKD dari Kemenkeu

"Totalnya sebanyak 2055 orang ditambah dengan tahap 1 tahun 2024/2025 itu sebanyak 1974, totalnya sekitar 4000 orang dan total anggarannya sebesar 13,5 Miliyar. Itu nilai yang kecil untuk kita karena terlalu banyak dana masyarakat Sulteng yang dialokasikan ke hal yang tidak subtansif," jelasnya.

Raslin mengungkapkan bahwa sebanyak Rp.35 Miliyar dana pokir dari APBD untuk DPRD di Kabupaten Donggala.

"Kenapa tidak 35 Miliyar digunakan untuk membayar hak dari PPPK ini," ungkapnya.

Baca juga: Tiga Guru dari Banggai Wakili Sulteng di Ajang GTK Nasional

Ia berharap bahwa aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi dapat diterima dan oleh Gubernur Sulteng untuk dievaluasi bersama pemerintah Kabupaten Donggala kedepannya.

"Apapun skemanya, kami berharap Gubernur Sulteng dapat menyelesaikan masalah ini, saya percaya beliau adalah orang yang solutif," ujar Raslin.

Aksi itu berlangsung di Kantor Gubernur Sulteng Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. (*)