Pemprov Sulteng Terapkan Strategi Efisiensi Usai Pemotongan TKD dari Kemenkeu

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) mulai menerapkan berbagai langkah efisiensi anggaran setelah Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) memutuskan memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk tahun anggaran 2026.

Kebijakan efisiensi fiskal nasional ini sebelumnya disoroti Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, yang menegaskan pentingnya dukungan fiskal yang adil agar pelaksanaan program daerah tetap sejalan dengan visi besar Astacita Presiden Prabowo Subianto. 

Menurut Anwar Hafid, pemangkasan TKD berdampak langsung terhadap kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan program prioritas, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Menanggapi kebijakan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulteng, Rudi Dewanto, mengatakan bahwa Pemprov kini fokus pada langkah efisiensi untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Baca juga: BREAKING NEWS: Aliansi Masyarakat Guru Bersatu Geruduk kantor Gubernur Sulteng

“Kondisi plafond APBD kita, memang ada pengurangan dari komponen TKD yang nilainya sekitar Rp1,2 triliun sekian. Saat ini, struktur APBD kita berada di kisaran Rp4,6 triliun lebih, dengan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedikit lebih besar dibandingkan TKD,” ujar Rudi saat ditemui di Kantor Gubernur Sulteng, Jl Sam Ratulangi, Kota Palu, Rabu (5/11/2025).

Ia memaparkan, komposisi PAD Sulteng saat ini berada pada kisaran Rp2,5 triliun lebih, sementara TKD sekitar Rp2,1 triliun lebih. 

Dengan kondisi tersebut, Pemprov Sulteng mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui penghematan di berbagai sektor.

“Sesuai arahan Pak Gubernur, prinsipnya kita menerima kondisi yang ada dan memaksimalkan apa yang ada. Langkah-langkah efisiensi dilakukan mulai dari penghematan belanja listrik kantor, pemeliharaan, hingga perjalanan dinas,” jelasnya.

Baca juga: Kabag Ops Polres Parigi Moutong Tekankan Sinergi TNI dan Pemda Hadapi Bencana Hidrometeorologi

Rudi menegaskan, meskipun kemampuan fiskal daerah menurun akibat berkurangnya transfer pusat, pemerintah provinsi tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan pelayanan publik.

“Ketika dana yang diterima daerah berkurang, otomatis kemampuan fiskal ikut menurun. Namun, arahan Pak Gubernur jelas: pelayanan publik tidak boleh terganggu,” tegasnya.

Untuk menjaga likuiditas kas daerah, BPKAD melakukan efisiensi belanja dengan menunda kegiatan yang belum mendesak, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk rapat atau koordinasi agar biaya perjalanan dinas bisa ditekan.

“Langkah efisiensi juga menyentuh operasional kantor, seperti pengaturan penggunaan listrik. Kita ingin setiap rupiah digunakan seefektif mungkin,” tutur Rudi.