Palu, KAHMI dan Kemanusiaan

Bencana  alam  yang  terjadi  di kota  Palu  pada  September 2018  lalu  sangat  berdampak  pada  segi ekonomi terutama di bagian kerugian dan kerusakan.  

Dampak   kerugian dan kerusakan yang diakibatkan gempa, tsunami, dan likuefaksi di Kota Palu  mencapai Rp  18,48 Triliun, kerugian tersebut  berasal  dari dari sektor permukiman mencapai Rp  9,41 triliun.

Sektor infrastruktur Rp 1,05 triliun, sektor  ekonomi Rp  4,22 triliun, sektor sosial Rp 3,37 triliun, dan  lintas sektor mencapai Rp 0,44 triliun (Sumber : BNPB Kota Palu)[4].

Secara rinci pada  sebaran wilayah,  kerugian dan kerusakan di Kota Palu mencapai Rp  8,3 triliun, Kabupaten Sigi Rp 6,9 triliun, Donggala Rp 2,7 triliun dan Parigi Moutong mencapai Rp 640 miliar  (Sumber: BNPB  Provinsi  Sulawesi  Tengah).

Kerugian yang sangat besar itu menimbulkan bencana lanjutan misalnya di sektor permukiman, wilayah yang disapu tsunami sepanjang Pantai Talise sampai kecamatan Tawaeli dan pesisir Donggala permukiman warga hampir semuanya hilang dan rusak.

Tidak heran kerugian pada sektor ekonomi sangat besar terutama yang mengalami kontraksi seperti Jasa keuangan dan asuransi sebesar minus 8,39 persen, akomodasi  dan  makan minum kontraksi sebesar minus 4,65 persen dan dan sektor pengadaan listrik dan gas sebesar minus 3,47 persen.

Kerugian yang paling besar tentu saja korban manusia.

Data resmi Pemerintah daerah jumlah korban meninggal mencapai 4.340 jiwa. Selain itu masih ada 600 lebih korban yang belum ditemukan. 

Pascabencana masih menyisakan masalah yang besar terutama pembangunan kembali permukiman warga.

Meskipun sampai saat ini sudah ribuan hunian tetap yang terbangun tapi sampai september 2021 masih ada  3.240 hunian tetap yang menjadi hak penyintas  belum dipenuhi.

Wapres Ma’ruf Amin dalam kunjungannya baru-baru ini di Sulawesi Tengah memerintahkan agar pembangunan hunian tetap dan permukiman warga harus dipercepat. Inilah penderitaan warga Sulawesi Tengah pascabencana.

Selain itu fasilitas kota belum semua berhasil direhabilitasi.

Hotel-hotel, jembatan Kuning yang menjadi icon kota, fasilitas pusat peribadatan seperti Masjid Agung belum bisa dibangun kembali.

Jalan-jalan di Kota Palu belum seluruhnya dapat diperbaiki. Inilah kehancuran secara fisik dan psikis yang perlu perhatian pemerintah dan kita sebagai warga bangsa.

Secara psikologis, masyarakat juga masih trauma. Sebelum gempa berkekuatan magnitude 7,4 itu, jika terjadi gempa, warga tetap beraktivitas norma, bahkan ada yang hanya tertawa. Tidak ada rasa ketakutan.