KKB Papua

Bos KKB Papua Mencak-mencak, Kesal dengan Warga Sipil: Kami Tidur di Hutan, Kalian Malah Enak-enak!

Beredar video sosok petinggi KKB Papua mencak-mencak karena kecewa dengan sikap masyarakat sipil.

(facebook/KOMNAS-TNPB)
Pimpinan KKB Papua Goliath Tabuni (kiri) dan Lekagak Telenggeng (kanan) 

Akan tetapi, katanya, Indonesia yang disebut sebagai penjajah itu, tak mau melepaskan Papua dari cengkeramannya.

Makanya sampai sekarang Papua tetap menjadi bagian dari wilayah jajahan Indonesia.

Kampanye provokatif Fernando Warobai tersebut, disampaikan dihadapan anggota KKB pada sebuah tempat yang tak diketahui secara pasti.

Panglima Fernando Warobai juga menyebutkan kelompok bersenjata yang selama ini berperang melawan Indonesia merupakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Kelompok ini, katanya, tak akan pernah berhenti melancarkan aksi, apabila TNI dan Polri tak segera angkat kaki dari tanah Papua.

Selagi TNI Polri tetap bercokol di tanah Papua, katanya, maka selama itu pula TNPB akan terus melancarkan perlawanan.

Pada bagian lain dari video yang viral tersebut, Fernando Warobai juga menyebutkan bahwa Papua sebenarnya telah merdeka pada 1 Desember 1969.

Akan tetapi, kemerdekaan itu direnggut oleh TNI Polri, sehingga sampai saat ini Papua tetap menjadi wilayah jajahan Indonesia.

Akhir-akhir ini, kata Fernando, Indonesia tak henti-hentinya mengirimkan pasukan ke tanah Papua. Itu artinya Indonesia tak mau Papua berdiri sebagai negara mandiri.

"Tak akan ada damai di Tanah Papua selama Indonesia tidak menghentikan pengiriman pasukan ke wilayah ini," tandas Fernando, melansir dari Pos Kupang dalam artikel 'Fernando Warobai Serukan Perang Melawan TNI, Panglima KKB Ini Sebut Tak Ada Damai di Tanah Papua'.

"Papua ini tanah kami. Kami bangsa Papua tidak mau dijajah. Kami mau merdeka dan menjadi negara sendiri," ucap Fernando berapi-api.

Sementara pada video viral yang lain, Fernando Warobai juga merespon rencana pemerintah yang ingin memekarkan wilayah di Tanah Papua.

Dia menyebutkan, bahwa rencana pemerintah itu sangat ilegal. Sebab rencana itu dibuat tanpa persetujuan rakyat Papua.

Rencana pembangunan Papua melalui pemekaran daerah itu, kata Fernando, merupakan tindakan sepihak. Tindakan yang tidak patut diterima oleh bangsa Papua.

Baca juga: Nyawa Terancam Hingga Hidup Berpindah-pindah, Hal Ini yang Buat KKB Papua Setia Tunggu Perintah

Karena itu, katanya, bila rencana itu tidak segera dihentikan, maka revolusi di Papua tidak akan berakhir.

Halaman
123
Sumber: Tribun Papua
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved