Realisasi ABPN Per 31 Juli 2022 di Sulawesi Tengah: Penerimaan Pajak Rp4,9 T, Pendapatan Rp5,3 T

Penerimaan Bea Masuk mencapai Rp1,09 triliun didorong tren perbaikan kinerja impor regional terutama Sektor Industri Pengolahan yang semakin bertumbuh seiring pengembangan kawasan industri dan hilirisasi produksi.

Penerimaan Bea Keluar mencapai Rp380 miliar atau tumbuh sebesar 45,1 persen, akibat tingginya harga komoditas, kenaikan tarif BK produk kelapa sawit, dan kebijakan Flush Out (percepatan penyaluran ekspor untuk komoditas CPO dan turunannya).

Kinerja PNBP tumbuh double digit dibanding kinerja pada tahun sebelumnya.

Capaian PNBP sampai 31 Juli 2022 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 55,86 persen (yoy) dengan realisasi sebesar Rp429 miliar atau 92,89 persen dari target.

Penerimaan PNBP tertinggi masih berasal dari jenis penerimaan pendapatan Jasa pelayanan Pendidikan senilai Rp147,77 miliar disusul dengan pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali.

Untuk PNBP jasa layanan pendidikan merupakan kontribusi dari satker BLU Universitas Tadulako yang merupakan satker Lingkup Kemendikbudristek. 

APBN Sebagai Shock Absorber Dampak Peningkatan Risiko Perekonomian

APBN bekerja keras melalui Belanja Negara untuk mendukung program pemulihan ekonomi dan menjaga dampak adanya ketidakpastian.

Realisasi Belanja Negara hingga akhir Juli 2022 mencapai Rp11,3 triliun atau 50,43 persen dari pagu APBN di Sulteng.

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) didorong belanja untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS, Belanja Barang Operasional, dan Belanja Modal jalan, irigasi, dan jaringan.

Realisasi BPP sampai dengan Juli 2022 mencapai Rp3,02 triliun (45 persen dari Pagu).

Hingga Juli realisasi belanja pegawai masih menjadi yang terbesar yakni Rp1,4 triliun (59,10 persen dari pagu), namun demikian realisasi belanja barang dan belanja modal masih terus diakselerasi.

Kinerja Penyaluran PEN di wilayah Sulteng sampai dengan 19 Agustus 2022 mencapai Rp1.085 miliar.

Capaian ini berasal dari penyaluran PEN cluster Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari program PKH dengan realisasi Rp300 miliar kepada 133 ribu lebih KPM (Keluarga Penerima Manfaat), program Bantuan Sembako sebesar Rp286,6 miliar kepada 207 ribu lebih KPM, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng sebesar Rp62,3 miliar untuk 207 ribu KPM.

Kemudian untuk cluster Penanganan Kesehatan khususnya klaim pasien Covid-19 telah disalurkan sebesar Rp218,04 miliar kepada 4085 pasien di 21 Rumah Sakit, dan program Insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) yang telah disalurkan kepada 587 nakes dengan nilai penyaluran Rp3,21 miliar.

Serta PEN cluster penguatan pemulihan ekonomi yang terdiri dari program padat karya PUPR sbesar Rp141,9 miliar, program Infrastruktur Konektivitas PUPR Rp88,8 miliar, dan program ketahanan pangan PUPR sebesar Rp125,9 miliar.

Realisasi penyaluran TKDD sampai dengan 31 Juli 2022 mencapai Rp8,27 triliun atau 52,76 persendari Pagu.

TKDD masih terkontraksi tipis, namun membaik dibanding bulan lalu, ditopang kinerja positif dari sebagian besar TKDD karena kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik.

Pemda dengan realisasi TKDD tertinggi berada di Kabupaten Tojo Una-Una dengan serapan belanja Transfer sebesar 61,15 persen.

Sedangkan realisasi terendah berada di Kabupaten Banggai yang baru mencapai 45,77 persen.

Situasi geopolitik, kenaikan harga komoditas, dan meningkatnya risiko perekonomian akan terus dimonitor, setiap pos dalam APBN juga akan tetap dikelola secara sangat hati-hati, sehingga tujuan-tujuan nasional dan regional tetap terjaga yaitu pemulihan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, kemudian penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang sehat yang kemudian disertai dengan stabilitas dari sisi harga.

Catatan defisit APBN bulan Juli 2022 yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya, menjadi salah satu penopang bagi pemulihan ekonomi dan sentimen yang positif, serta menjaga kinerja ekonomi dengan melindungi masyarakat dari guncangan harga dan pelemahan ekonomi.

APBN akan terus dipertahankan sebagai shock absorber dan pendukung konsolidasi fiskal 2023 dan akan kembali ke kebijakan defisit di bawah 3 persen PDB.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (Kanwil DJPb Sulteng), Jalan Tj. Dako No.15, Palu.

Kanwil DJPb Sulteng juga menerbitkan publikasi triwulanan terkait informasi dan kinerja fiskal regional yang dimuat dalam Kajian Fiskal Regional Provinsi (KFR) Sulawesi Tengah Triwulan II 2022. Publikasi tersebut dapat diakses pada link: bit.ly/KFRDJPBSULTENG.(*)