Pemilu 2024 Sulteng

Rakor Bawaslu Sulteng Bahas Pelanggaran Netralitas ASN di Pemilu 2024

Sejumlah larangan yang menjadi perhatian bagi ASN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021.

Penulis: Moh Salam | Editor: mahyuddin
handover
Ketua Bawaslu Sulteng Jamrin mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa Politik dan Pemerintahan Umum, Selasa (13/12/2022). Rakor tersebut digelar di Swiss-belhotel Palu, Jl Malonda, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Moh Salam 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Ketua Bawaslu Sulteng Jamrin mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa Politik dan Pemerintahan Umum, Selasa (13/12/2022).

Materi yang dibawakan Jamrin selaku Ketua Bawaslu Sulteng adalah Netralitas ASN dalam Pesta Demokrasi 2024. 

"Dalam Pasal 93 Huruf F, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa Bawaslu bertugas dalam mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia," ujar Ketua Bawaslu Sulteng Jamrin, Selasa (13/12/2022).

Ia menyebutkan, jenis pelanggaran terkait Netralitas ASN pada Pemilu 2024 mendatang.

"Ada beberapa jenis maupun kasus yang sering terjadi dalam pelanggaran netralitas ASN ini, di antaranya ada kasus kampanye di media sosial yang dilakukan oknum ASN, ada juga kasus mengarahkan untuk memilih pasangan tertentu, kampanye di tempat ibadah, politik uang, kasus membagikan/membuat bahan kampanye, serta ada juga kasus ASN yang hadir memenuhi undangan pemaparan visi-misi calon kepala daerah oleh Partai Politik," papar Jamrin.

Pria kelahiran 27 Oktober 1968 itu mengatakan, sejumlah larangan yang menjadi perhatian bagi ASN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021.

Baca juga: Bawaslu RI Apresiasi Bupati Amirudin Tamoreka Terkait Hibah Gedung untuk Bawaslu Banggai

Peraturan itu sangat jelas melarang ASN memberikan dukungan dengan cara antara lain ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, dan sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain.

"Jadi PNS itu dilarang sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk," jelas Jamrin.

Rakor tersebut digelar di Swiss-belhotel Palu, Jl Malonda, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Hadir antara lain Kaban Kesbangpol kabupaten/kota Se-Sulteng, OPD terkait, forum kepemudaan dan beberapa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang ada di Kota Palu sebagai peserta dalam kegiatan tersebut.(*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved