Temui Menteri ATR/BPN, Gubernur Sebut 411.000 Hektare Lahan Sawit di Sulteng Tanpa HGU

Perusahaan-perusahaan itu hanya memiliki izin lokasi saja.

Oleh karena itu, Pemprov Sulteng berencana segera membereskan masalah itu, seperti yang telah Pemprov Sulteng lakukan dalam menyelesaikan masalah konflik lahan perkebunan sawit PT. ANA di Morowali Utara.

"Saya meminta kepada Menteri ATR/BPN segera membentuk tim terpadu, yang terdiri dari Kementerian ATR/BPN, Pemda Sulteng dan Pemkab di Sulteng, untuk bekerja mencari strategi penyelesaian masalah ini,"harap Rusdy Mastura.

Baca juga: Tanpa HGU, NGO Hingga Tenaga Ahli Gubernur Minta PT ANA Hentikan Aktivitas di Morowali Utara

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto merespons positif dan memberi apresiasi atas kesungguhan Gubernur Sulteng dalam menyelesaikan konflik agraria di daerahnya.  Konflik agraria termasuk rumit dan menjadi perhatian khusus Presiden RI.

"Gubernur-gubernur lain kiranya bisa mengikuti langkah Gubernur Sulteng dalam menyelesaikan konflik agraria di wilayahnya,"kata Hadi.

Olehnya, pada kesempatan tersebut Menteri ATR/BPN langsung memerintahkan Dirjen PHT BPN untuk mempersiapkan tim terpadu dan segera berkoordinasi dengan Pemprov Sulteng.

Tenaga Ahli Gubernur Sulteng Ridha Saleh mengatakan, negara ditaksir merugi Rp 400 miliar per tahun akibat masih banyaknya perusahaan kelapa sawit di Sulteng tanpa HGU.

Kebocoran pendapatan negara ini harus segera distop dengan cara menertibkan perusahaan yang belum mengantongi HGU.

"Ini sudah mulai kami lakukan terhadap PT ANA di Morut. PTANA kami tegasi untuk segera mengurus HGU-nya," tutur Ridha Saleh.

Ridha menyebut permintaan gubernur kepada Menteri ATR/BPN untuk membentuk tim terpadu, adalah solusi tepat untuk penyelesaian konflik agraria di Sulteng bisa berjalan maksimal.(*)