Sulteng 10 Besar Tertinggi Angka Anak Tidak Sekolah Nasional, Tanggung Jawab Siapa?

Muhammad Tawab

Ketua Dewan Mahasiswa UIN Datokarama Palu (PRESMA UIN Datokarama Palu)

Menurut data BPS tahun 2022, Sulawesi Tengah masuk dalam 10 besar provinsi dengan Angka Anak Tidak Sekolah tertinggi di Indonesia.

Tinciannya berdasarkan 3 kelompok usia: Kelompok usia 7-12 tahun: Angka anak tidak sekolah di Sulawesi Tengah pada kelompok usia ini sebesar 2,59 persen, yang menempatkannya pada peringkat ke-9 tertinggi di Indonesia.

Kelompok usia 13-15 tahun: Pada kelompok usia ini, angka anak tidak sekolah di Sulawesi Tengah sebesar 4,73 persen, yang menempatkannya pada peringkat ke-7 tertinggi di Indonesia.

Kelompok usia 16-18 tahun: Pada kelompok usia ini, angka anak tidak sekolah di Sulawesi Tengah sebesar 9,55 persen, yang menempatkannya pada peringkat ke-6 tertinggi di Indonesia.

Hal ini sangatlah memprihantinkan sebab Sulawesi Tengah sebagai salah satu provinsi yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah seharusnya dapat memanfaatkan sumber daya tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Pemerintah sebagai penyedia pendanaan dan penjamin kualitas pendidikan seharusnya memprioritaskan dana untuk meningkatkan akses pendidikan dan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Alokasi anggaran pendidikan di Indonesia masih jauh di bawah standar internasional, dan ini tentu mempengaruhi kualitas pendidikan dan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil seperti Sulawesi Tengah.

Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan Sulawesi Tengah masuk dalam 10 besar angka anak tidak sekolah di Sulawesi Tengah, di antaranya: Infrastruktur pendidikan yang kurang memadai: Kurangnya infrastruktur pendidikan yang memadai, seperti bangunan sekolah dan transportasi yang terbatas, dapat menjadi penghalang bagi anak-anak di Sulawesi Tengah untuk mengakses pendidikan.

Kondisi geografis: Sulawesi Tengah merupakan daerah yang memiliki kondisi geografis yang cukup sulit, dengan sebagian besar wilayahnya berupa daerah pegunungan dan hutan.

Hal ini dapat memperumit akses pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Kemiskinan: Tingginya tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah dapat menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan.

Keluarga yang miskin mungkin tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai biaya sekolah atau membeli buku pelajaran.

Budaya dan tradisi: Beberapa keluarga di Sulawesi Tengah mungkin memiliki keyakinan bahwa pendidikan bukanlah prioritas utama bagi anak-anak mereka, atau bahwa perempuan seharusnya tidak bersekolah.

Hal ini dapat menjadi penghambat bagi anak-anak dalam memperoleh akses ke pendidikan.

Kurangnya dukungan dari pemerintah

Kurangnya dukungan dan perhatian dari pemerintah terhadap pendidikan di daerah Sulawesi Tengah juga dapat memperparah masalah tersebut.

Kurangnya anggaran pendidikan dan kurangnya program untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh akses ke pendidikan yang layak.

Fakta tersebut sesungguhnya sangat bertentangan dengan amanah konstitusi terkait aksesibilitas pendidikan di Indonesia tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang layak dan bermutu.

Sedangkan Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang memajukan kebudayaan dan meningkatkan kualitas hidup bangsa.

Pendidikan nasional harus diusahakan secara terpadu, agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.

Dengan demikian, Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa aksesibilitas pendidikan yang layak dan bermutu merupakan hak setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang memajukan kebudayaan dan meningkatkan kualitas hidup bangsa.

Faktor Penyebab rendahnya angka partisipasi sekolah di Sulawesi Tengah

Beberapa persoalan permasalahan kebijakan pendidikan yang mungkin menjadi penyebab rendahnya angka partisipasi sekolah (APS) atau angka anak tidak sekolah di Sulawesi Tengah adalah: Rendahnya alokasi anggaran untuk pendidikan di Sulawesi Tengah, yang menyebabkan keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan yang memadai di daerah tersebut.

Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan program dan kebijakan pendidikan di Sulawesi Tengah.

Masalah kualitas guru, dimana masih terdapat banyak guru yang belum memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai dalam mengajar, sehingga berdampak pada kualitas pendidikan yang disediakan.

Kurangnya pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat kurang memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperjuangkan hak pendidikan anak-anak di Sulawesi Tengah.

Adanya masalah korupsi dan nepotisme yang berdampak pada penggunaan anggaran pendidikan yang tidak efektif dan efisien.

Selain itu terdapat beberapa aspek yang mungkin diabaikan oleh pemerintah Sulawesi Tengah sehingga masih terkendala pada APS, di antaranya: Infrastruktur pendidikan yang kurang memadai: Dalam beberapa daerah di Sulawesi Tengah, infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah, perpustakaan, sarana dan prasarana pendukung lainnya masih sangat minim.

Hal ini tentu saja akan mempengaruhi kualitas dan aksesibilitas pendidikan di daerah tersebut. Keterbatasan tenaga pendidik yang berkualitas: Sulawesi Tengah masih mengalami kekurangan guru yang berkualitas dan berpengalaman.

Selain itu, kurangnya tenaga pendidik yang mampu mengajar di daerah terpencil juga menjadi kendala tersendiri. Kondisi ekonomi masyarakat yang rendah: Kondisi ekonomi masyarakat yang rendah akan mempengaruhi kesediaan orang tua untuk mengirimkan anaknya ke sekolah, terutama jika biaya pendidikan masih terlalu mahal bagi mereka.

Keterbatasan akses transportasi: Sulawesi Tengah merupakan daerah yang memiliki topografi yang sulit dan terdiri dari banyak pulau-pulau kecil.

Keterbatasan akses transportasi menuju sekolah dapat menjadi penghalang bagi anak-anak yang tinggal di daerah terpencil untuk dapat bersekolah secara teratur.

Kesenjangan Angka Partisipasi Sekolah 

Kesenjangan Angka partisipasi sekolah di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan.

Hal ini disebabkan oleh akses yang lebih mudah ke sekolah dan fasilitas pendukungnya di wilayah perkotaan, sementara di pedesaan masih terkendala oleh jarak dan transportasi yang sulit.

Kesenjangan antara daerah yang terisolasi dan mudah dijangkau: Daerah yang terisolasi, terutama yang berada di wilayah pegunungan atau kepulauan, seringkali memiliki APS yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang mudah dijangkau.

Hal ini karena akses ke sekolah dan fasilitas pendukungnya sulit di daerah yang terisolasi.

Kesenjangan antara daerah yang kaya dan miskin: Daerah yang memiliki perekonomian yang kuat cenderung memiliki APS yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang masih miskin.

Hal ini disebabkan oleh adanya kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan dukungan dari pemerintah daerah.

Kesenjangan antara suku, agama, dan budaya: Suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda di Sulawesi Tengah dapat mempengaruhi APS di daerah tersebut.

Beberapa kelompok masyarakat mungkin memiliki kepercayaan atau tradisi yang menghalangi partisipasi anak-anak dalam pendidikan formal.

Kesenjangan antara gender: Masih ada kesenjangan APS antara laki-laki dan perempuan di Sulawesi Tengah.

Beberapa wilayah masih menghadapi masalah diskriminasi gender dan memandang pendidikan perempuan kurang penting, sehingga APS perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan APS laki-laki.

Beberapa langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi kurangnya APS di daerah Sulawesi Tengah antara lain: Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dengan membangun infrastruktur pendidikan yang memadai, seperti sekolah dan transportasi sekolah.

Memperluas cakupan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan meningkatkan kualitasnya sehingga dapat menarik lebih banyak siswa untuk bersekolah. Meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik melalui pelatihan dan pengembangan profesionalisme mereka.

Memberikan insentif atau bantuan finansial bagi siswa dan keluarga yang kesulitan ekonomi agar dapat mengakses pendidikan.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan pendidikan di daerah tersebut.

Memperkenalkan program pendidikan alternatif seperti pendidikan jarak jauh atau blended learning yang dapat membantu meningkatkan partisipasi siswa. Meningkatkan kualitas dan relevansi kurikulum dengan memasukkan pelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk belajar dan berkembang.

Melakukan pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah khusus yang mungkin mempengaruhi partisipasi siswa, seperti kebijakan yang menyangkut gender, keagamaan, dan budaya.

Mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan dan dampaknya terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat. Membangun kolaborasi dengan lembaga dan organisasi yang terkait dengan pendidikan, seperti perguruan tinggi, LSM, dan komunitas lokal, untuk memperkuat dukungan dan upaya dalam mengatasi masalah kurangnya APS di Sulawesi Tengah.

Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dan peningkatan kebijakan pendidikan di Sulawesi Tengah, seperti meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan, meningkatkan kualitas guru, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperjuangkan hak pendidikan anak-anak di Sulawesi Tengah. Selam Hari Pendidikan Nasional, Pendidikan Maju, Indenesia Medeka.(*)