Tak Ada Sanksi untuk Budiman Usai Bertemu Prabowo, PDIP: Kami Partai Demokrasi

TRIBUNPALU.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengklarifikasi bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP telah memutuskan untuk tidak menjatuhkan sanksi terhadap Budiman Sudjatmiko atas pertemuan dengan bakal calon presiden (bacapres) dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Hasto menegaskan bahwa PDI-P selalu mengutamakan pendekatan dialogis dalam menyelesaikan masalah internal partai.

Meskipun begitu, Hasto menyerahkan penjelasan rinci mengenai keputusan tersebut kepada Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P, Komarudin Watubun.

“PDI-P ini kan bukan partai yang kejam, bukan partai yang menindak tanpa suatu proses, yang memerintahkan seseorang untuk dipecat tanpa proses,” ujar Hasto di halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2023) malam.

Hasto menggarisbawahi bahwa PDI-P selalu berpijak pada semangat demokrasi, termasuk untuk menangani berbagai masalah yang melibatkan para kadernya.

“Kami adalah partai demokrasi, maka nilai-nilai demokrasi itu yang kami emban, yang kami jalankan dengan baik,” tutur dia.

Sebelumnya, Budiman telah memberikan klarifikasi ke DPP PDI-P pada Jumat siang.

Komarudin Watubun mengatakan, tak ada sanksi yang diberikan kepada kader PDI-P tersebut.

Namun, Budiman diperingatkan untuk kembali lagi ke garis-garis organisasi.

Komarudin mengungkapkan, Budiman tak berniat memberi dukungan pada Prabowo.

Budiman hanya ingin melakukan konsolidasi antara Prabowo dengan bacapres PDI-P Ganjar Pranowo.

“Tadi saya panggil beliau, beliau menjelaskan ya niatnya dia bukan untuk dukung Pak Prabowo, sebenarnya dia ingin supaya ada konsolidasi calon yang dianggap sebagai calon reformasi, katakanlah begitu," ucap Komarudin.

"Pak Ganjar sebagai generasi reformasi dan Pak Prabowo sebagai generasi Orde Baru, begitu kira-kira. Bagaimana rekonsiliasi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik," imbuh dia.(*)

(TribunPalu.com/Kompas.com)