Rapat Paripurna DPRD Sulteng, Ketua Nilam Sari Lawira Soroti Gubernur Hanya Kirim Asisten

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Lisna

TRIBUNPALU.COM, PALU - Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira menyoroti kehadiran Asisten II yakni Rudi Dewanto dalam sidang paripurna.

Nilam sari Lawira menyorot kehadiran Rudi Dewanto yang mewakili Gubernur Sulteng.

Pantauan TribunPalu.com,  Nilam Sari Lawira beserta anggota DPRD ramai intrupsi terkait perwakilan Gubernur tersebut.

Hal itu disayangkan Dewan Paripurna karena tanpa diwakili pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) baik dari gubernur, wakil ketua, dan sekretaris daerah.

Baca juga: Pembagian Wilayah dan Alokasi Kursi 7 Dapil DPRD Sulteng

“Harusnya gubernur diwakili wakil gubernur, atau minimal Sekprov,” kata Nilam Sari, Senin (31/7/2023).

Diketahui rapat paripurna itu membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2024.

Paripurna itu berlangsung di ruang sidang Utama Kantor DPRD Sulteng, Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

Sidang Ditunda

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah ditunda, Senin (31/7/2023).

Rapat paripurna itu dengan agenda pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran 2024.

Diketahui penundaan rapat tersebut lantaran belum korum tanpa perwakilan Gubernur, Wakil Gubernur ataupun Sekprov.

Seperti diketahui rapat kali itu Gubernur diwakili Asisten II Perekonomian dan Pembangunan daerah Provinsi Sulteng Rudi Dewanto.

Saat awal rapat, ketua dewan merasa kecewa atas tidak hadirnya Wakil Gubernur atau Sekprov pada kegiatan Paripurna tersebut.

“Harusnya Gubernur diwakili wakil gubernur, atau minimal Sekprov,” kata Nilam Sari.

Baca juga: Ketua DPRD Sulteng Minta Gubernur Utus Perwakilan Sesuai Tupoksi Jika Tak Sempat Hadiri Paripurna

Hal itu disayangkan Dewan Paripurna karena tanpa diwakili pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) baik dari Gubernur, Wakil Ketua, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng.

Begitu juga anggota dewan yang lain, minta pimpinan rapat untuk menskors rapat karena pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih berhalangan hadir.

Anggota DPRD Sulteng Moh Nur Rahmatu menginterupsi pada pimpinan rapat agar rapat itu dihadirkan secara langsung minimal Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Novalina Wiswadewa.

“Betul apa yang disarankan anggota DPRD yang lain supaya terjadi keseimbangan Sekretaris daerah sebagai ketua TAPD sebagai salah satu syarat penting dan wajib pembahasan APBD secara teknis wajib dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD,” kata Moh. Nur Rahmatu.

Baca juga: BREAKING NEWS: Beredar Video Warga Tolau Buol Blokir Akses Jalan Caleg DPR RI

Hal itu diminta DPRD Sulteng sebagai Badan Anggaran (Banggar) agar Pemerintah Provinsi Sulteng untuk mengutus wakilnya sesuai dengan fungsi dan kapasitas.

Atas kesepakatan bersama anggota DPRD Sulteng pimpinan sidang memutuskan sepakat untuk menskorsing rapat paripurna.

Diketahui rapat akan dijadwalkan kembali setelah mendapatkan kehadiran pejabat yang berwenang untuk membahas KUA PPAS. (*)