Bawaslu Sulteng Sebut Potensi Polarisasi di Pemilu 2024

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI LAUT - Badan Pengawas Pemilihan Umum alias Bawaslu Sulteng menuju Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

Kunjungan Bawaslu Sulteng ke dua Kabupaten di Banggai itu untuk sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif.

Ketua Bawaslu Sulteng Nasrun mengatakan, Sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilaksanakan di dua Kabupaten tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah guna meningkatkan angka partisipasi masyarakat.

"Ada tiga jenis Partisipasi yang menjadi perhatian penting bagi kita semua, yang pertama adalah Partisipasi masyarakat yg akan menjadi peserta pemilu, kedua partisipasi masyarakat dalam memberikan hak pilihnya, dan yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat dalam rangka mengawal dan mengawasi jalannya proses tahapan pemilu," ujar Nasrun, Minggu (10/9/2023).

Kata Nasrun, Partisipasi masyarakat utamanya dalam mengawasi jalannya proses tahapan pemilu sangat dibutuhkan pada pemilihan umum 2024 mendatang.

Menurutnya, potensi polarisasi pada pemilu 2024 mendatang akan lebih kuat sehingga dibutuhkan peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Baca juga: Operasi Zebra Tinombala 2023 di Sigi Masih Pakai Sistem Tilang Manual, Kasat Lantas: Belum Ada ETLE

"Dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada yang berlangsung dalam 1 tahun mendatang akan memberikan potensi polarisasi yang lebih kuat, sehingga disinilah peran kita semua dalam mengawasi tahapan pemilu secara partisipatif sangat dibutuhkan," sebut Nasrun.

Ia menuturkan dihadapan pemerintah daerah mengharapkan komitmen bersama dalam menjaga netralitas ASN.

"Kedepannya Bawaslu akan meluncurkan indeks kerawanan pemilu terkait dengan netralitas ASN, harapan kami semoga dari Banggai Laut dan Banggai Kepulauan dimulai suatu kesepakatan dan komitmen bersama bahwa kedepan netralitas ASN akan selalu dijaga demi suksesnya pemilu 202," jelas Nasrun.

Sementara itu Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Dewi Tisnawaty menuturkan, pentingnya pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan pemilu.

Baca juga: Akai Jaya Motor Bongkar Rahasia Rangka Motor Matic Yamaha

"Pemilu tanpa adanya pengawasan maka potensi politik uang, politisasi sara dan kejahatan pemilu lainnya akan sangat berpotensi terjadi," jelas Koordiv Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan Humas Bawaslu Sulteng.

Menurut Dewi, Peran masyarakat dan pemerintah daerah sangat membantu Bawaslu dalam mengawasi jalannya tahapan pemilu.

"Sehingga peran dan keterlibatan dari semua elemen masyarakat, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, serta TNI dan Polri akan sangat membantu Bawaslu dalam mengawasi jalannya tahapan pemilu ini" tambah Dewi.

Diketahui Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang diselenggarakan di Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan tersebut menghadirkan peserta dari unsur masyarakat, organisasi kepemudaan, pemilih pemula, dan dari pemerintah daerah setempat, serta dihadiri juga dari TNI dan Polri. (*)