DPRD Sigi
DPRD Sigi Soroti Kepala OPD Tak Hadir di Paripurna Pandangan Umum Fraksi Soal APBD Tahun 2024
DPRD Sigi soroti ketidakhadiran sejumlah Kepala-kepala OPD Kabupaten Sigi pada Paripurna terkait Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas APBD tahun 2024
TRIBUNPALU.COM, SIGI - Anggota DPRD Sigi dari Fraksi Partai Demokrat Herman Latabe menyoroti ketidakhadiran sejumlah Kepala-kepala OPD Kabupaten Sigi pada Paripurna terkait Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Ranperda Kabupaten Sigi APBD tahun 2024.
"Kepala dinas ini hanya beberapa orang yang hadir," kata Herman Latabe saat paripurna Pandangan umum fraksi-fraksi tentang APBD 2024.
Paripurna itu bertempat di ruang sidang utama DPRD Sigi Desa Kotarindau Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah, Jumat (15/9/2023).
Berdasarkan daftar hadir hanya 9 OPD mengikuti agenda paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Ranperda Sigi APBD Tahun 2024.
Pantauan TribunPalu.com hanya satu kepala OPD hadir langsung yakni Kepala BP3D Sigi Sutopo, sementara 8 OPD lainnya diwakili oleh Sekdis, Kasubag, Kabid, Kasub, dan Kasi.
Sementara itu pimpinan Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi APBD tahu 2024 Endang Herdianti menuturkan, Jadwal untuk Paripurna kali ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara DPRD di Badan Musyawarah dan OPD di Kabupaten Sigi.
Baca juga: Fraksi Partai Golkar dan Gerindra Kompak Pertanyakan terkait Pembangunan Gedung DPRD Sigi
"Kalau tanggapan kita kan terkait pembahasan Bamus kemarin itu kan semua OPD hadir dan inikan kesepakatannya bersama antara OPD dan DPRD. Kemarin itu kenapa diagendakan Hari Jumat ini karena permintaan mereka sebenarnya karena mau mengejar soal pembahasan perubahan ini," ujar Waket II DPRD Sigi Endang, Jumat (15/9/2023).
Kata Legislator Nasdem itu, alasan agar OPD-OPD hadir dalam Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi sebab adanya pertanyaan dari Fraksi terkait anggaran yang harus dijawab OPD-OPD melalui Bupati Sigi.
"Ini kan kenapa mereka harus hadir karena ini adalah pandangan fraksi, nah kan pandangan fraksi itu kan harus dijawab dan yang menjawab itu kan OPD dalam hal ini Bupati. Tapi kan OPD harus tahu juga apa yang kemudian fraksi pertanyakan dari soal APBD itu," jelas Endang Herdianti.
Ia pun menuturkan, DPRD Sigi terus berkomitmen dapat menjalankan apa yang sudah diagendakan bersama di Badan Musyawarah.
"DPRD juga merasa gimana dan bukan juga kita ini perlu dihargai sekali tapi kan kita sama-sama serta menyusun agenda ini juga bersama-sama di Bamus. Artinya kalau menjadi kesepakatan bersama maka harus dihadiri secara bersama, kami di DPRD juga mengatur semua agar paripurna juga sinergi dan berjalan sesuai jadwal," jelas Endang Herdianti.
Baca juga: Fraksi Nasdem-Demokrat Minta Penjelasan soal Alokasi Anggaran Penanganan Stunting 2024 di Sigi
Menurutnya, masing-masing anggota DPRD Sigi dan Fraksi memiliki kesibukan namun tetap berkomitmen dengan hasil kesepakatan bersama di Badan Musyawarah untuk agenda Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Ranperda APBD tahun 2024.
"Semua kita di DPRD juga punya agenda masing-masing tapi karena sudah disepakati bersama di Bamus kemarin maka kami upayakan hadir di paripurna ini. Anggota DPRD yang tidak hadir saja jelas informasinya kenapa tidak hadir, seharusnya Dinas juga memberikan informasi seperti itu," tuturnya.
Ia mengingatkan agar kejadian tersebut menjadi pembelajaran baik untuk DPRD Sigi maupun Pemkab Sigi khususnya OPD-OPD di Kabupaten Sigi.
"Ini menjadi proses pembelajaran sama-sama kedepannya supaya ini juga bisa hadir karena ini penting terkait anggaran-anggaran yang dipertanyakan fraksi-fraksi supaya sama-sama kita bahas sehingga ini clear antara Legislatif dan eksekutif," jelas Waket II DPRD Sigi Endang.
Ketua Komisi I DPRD Sigi Soroti Kekosongan Obat di RS dan Puskesmas |
![]() |
---|
DPRD Sigi Gelar RDP Bahas Dugaan Penolakan Pasien di RSUD Tora Belo |
![]() |
---|
Fraksi Gerindra Beri Catatan Substansi Ranperda Pinjaman Daerah |
![]() |
---|
Enam Fraksi DPRD Sigi Setujui Tiga Ranperda, Pemda Diwakili Staf Ahli Noviani T Koruwu |
![]() |
---|
Dukung Raperda Pinjaman Daerah, Fraksi PBB Ingatkan Pemda Soal Transparansi dan Akuntabilitas |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.