Mantap Jadi Capwares Prabowo, Pengamat Sebut Gibran Tak akan Dipecat PDIP

Puan menilai Gibran masih merupakan kader PDI-P. Sebab, sejauh ini, dia belum mendengar keinginan Gibran untuk pamit keluar dari PDI-P.

Saat pertemuan terakhir, Gibran juga disebut tidak mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P.

"Enggak ada, enggak ada mengembalikan KTA, enggak ada lain-lain, hanya pamit untuk menjadi cawapres Mas Prabowo," ujarnya.

Ketua DPR RI ini menambahkan, karena Gibran sudah menjadi calon wakil Presiden Prabowo, maka keanggotaannya di struktur Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud sebagai juru bicara atau pun juru kampanye nasional, menjadi tidak memungkinkan.

Ketika ditegaskan lagi dengan pertanyaan apakah Gibran masih kader PDI-P usai mendaftarkan jadi cawapres, Puan tak menjawab tegas.

"Kalau gitu saya nanya lagi nanti (ke) Mas Gibran," imbuh eks Menko PMK ini.

Pengamat nilai Gibran tak akan dipecat

Melihat sikap PDI-P, pengamat politik Jannus TH Siahaan memperkirakan, tidak akan ada pemecatan terhadap Gibran setelah menerima pinangan Prabowo.

Jika hal itu dilakukan oleh PDI-P maka dinilai bisa menutup peluang partai itu masuk kembali ke lingkar kekuasaan, jika pasangan Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024.

"Boleh jadi pemecatan terang-terangan juga berpeluang menutup pintu bagi PDI-P untuk tetap berada di dalam pemerintahan jika Prabowo-Gibran memenangkan pemilihan Presiden 2024," kata Jannus saat dihubungi pada Selasa (24/10/2023).

"Jadi dengan tetap mempertahankan status Gibran sebagai kader, jika Gibran berhasil masuk Istana, statusnya adalah sebagai kader PDI-P," sambung Jannus.

Ia memperkirakan, jika PDI-P langsung memecat Gibran seperti yang dilakukan terhadap Budiman Sudjatmiko justru akan memberikan pembenaran terhadap isu keretakan hubungan antara Megawati dan Presiden Jokowi.

Di sisi lain, jika PDI-P memecat Gibran justru bisa menyulut reaksi masyarakat buat mempertanyakan keberadaan PDI-P di dalam pemerintahan dan keberadaan menteri-menteri asal PDI-P di kabinet pemerintahan Jokowi.

Persoalan lainnya, kata Jannus, jika PDI-P memecat Gibran saat ini maka hal itu sama saja memicu konflik terbuka antara Megawati dan Presiden Jokowi.

Jika hal itu terjadi, posisi PDI-P secara politik dianggap semakin rentan terpojok.

"Pasalnya, Presiden Jokowi bisa saja menggunakan kekuasaan dan wewenangnya sebagai presiden untuk melakukan berbagai tekanan kepada PDI-P dan kader-kader PDI-P sendiri, seperti fakta yang dialami oleh Partai Nasdem," papar Jannus.(*)

(TribunPalu.com/Kompas.com)