BREAKING NEWS: 7 Daerah di Sulteng Belum Sepakati Dana Pilkada 2024

TRIBUNPALU.COM, TOLITOLI - Pembahasan Dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di sejumlah kabupaten Sulawesi Tengah berlangsung alot.

Pemerintah kabupaten dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menyepakati nilai Dana Pilkada 2024.

Data diperoleh TribunPalu.com, tujuh kabupaten di Sulawesi Tengah yang belum memutuskan Dana Pilkada 2024.

Ketujuh daerah itu adalah Tolitoli, Buol, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Sigi, Tojo Una-una dan Poso.

Ketua KPU Tolitoli Junaedi menyebutkan, pembahasan dana Pilkada Tolitoli 2024 melalui beberapa kali pertemuan.

Baca juga: KPU Parimo Tercepat Kedua Penandatanganan Dokumen Hibah Pilkada 2024, Nilainya Rp 63 Miliar

Hingga 10 November 2023, belum ada kesepakatan antara Pemkab dengan KPU Tolitoli.

“Awalnya kami usulkan Rp 40 miliar, kemudian terjadi perubahan Rp 38 miliar lewat pertemuan dengan tim Pemkab. Setelah itu Pemkab mengundang KPU lagi dan menyampaikan kesanggupannya hanya di angka Rp 26 miliar,” jelas Junaedi via telepon, Rabu (15/11/2023).

KPU Tolitoli tidak berani mengambil resiko dengan menerima angka disodorkan Pemkab.

Itu karena rancangan anggaran KPU Tolitolit disusun berdasarkan poin KPU RI.

Menurut Junaedi dana disodorkan Pemkab Tolitoli tidak ideal dan berdampak pada tahapan Pilkada.

“Kami sudah difasilitasi Kemendagri lewat zoom dan Pemkab disarankan untuk melakukan review di Inspektorat. Makanya kami menuggu lagi hasil review itu,” ujar Junaedi.

Ada beberapa asalan KPU Tolitoli menolak angka disodorkan Pemkab Tolitoli.

Jumlah TPS awalnya 510 unit namun karena adanya pengurangan maka jumlah TPS berkurang menjadi 504 unit.

Selain itu, honor petugas PPK dan KPPS naik signifikan.

Ditambah lagi adanya kenaikan harga logistik Pemilu.

“Tujuh hari ke depan Pemkab dan KPU harus meneken NPHD dana Pilkada Tolitoli 2024. Kami usahakan terjadi kesepakatan. Angka terakhir kami Rp 35,9 miliar,” ucap Junaedi.

Baca juga: Sepakati Anggaran Pilkada 2024, KPU Morowali Terima Rp 46 Miliar, Morut Keciprat Rp 32 Miliar

Pada Pilakda Tolitoli 2020, KPU menerima Rp 34 miliar lebih.

Dari total dana itu, hanya terserap Rp 29 miliar.

“Waktu itu pandemi. Banyak kegiatan yang bersifat tatap muka dihilangkan. Itu pun menghabiskan Rp 29 miliar lebih.”

Informasi diperoleh TribunPalu.com, kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Buol dan Banggai Laut.

Pemerintah di kedua kabupaten itu hanya menyetujui angka Rp 26 miliar untuk Dana Pilkada 2024.

Angka itu pun membuat KPU Buol dan Banggai Laut geleng kepala hingga belum ada kesepakatan.(*)