Senin, 27 April 2026

Anggaran Pilkada 2024

KPU Banggai dan Parigi Moutong Terbanyak, 7 Daerah Belum Sepakat

Ketua KPU Tolitoli Junaedi menyebutkan, pembahasan dana Pilkada Tolitoli 2024 melalui beberapa kali pertemuan.

Editor: mahyuddin
Handover
Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) kepada penyelenggara pemilihan serentak 2024, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNPALU.COM, PALU -  Sedikitnya enam dari 13 daerah di Sulawesi Tengah telah menyepakati nilai Dana Pilkada 2024.

Dana Pilkada 2024 disepakati pemerintah kabupaten dan KPU lewat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Keenam daerah yang telah menyepakati NPHD Dana Pilkada itu adalah Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Banggai.

Berdasarkan data diperoleh TribunPalu.com, Rabu (15/11/2023), Dana Pilkada Banggai dan Parigi Moutong paling banyak.

KPU Banggai menerima Dana Pilkada 2024 senilai Rp 65 miliar, disusul KPU Parigi Moutong Rp 63 miliar.

Baca juga: BREAKING NEWS: 7 Daerah di Sulteng Belum Sepakati Dana Pilkada 2024

Sementara daerah lainnya belum menyepakati Dana Pilkada 2024.

Ada tujuh daerah yang yang belum meneken NPHD Dana Pilkada.

Dari tujuh daerah itu, tiga di antaranya bahkan terkendala di angka yang tidak ideal yaitu, Tolitoli, Buol dan Banggai Kepulauan.

Sementara daerah lainnya menunggu realisasi dari pemerintah daerah dan telah melalui mediasi Kemendagri atau telah mendapat lampu hijau dari kepala daerah.

Ketua KPU Tolitoli Junaedi menyebutkan, pembahasan dana Pilkada Tolitoli 2024 melalui beberapa kali pertemuan.

Hingga 10 November 2023, belum ada kesepakatan antara Pemkab dengan KPU Tolitoli.

“Awalnya kami usulkan Rp 40 miliar, kemudian terjadi perubahan Rp 38 miliar lewat pertemuan dengan tim Pemkab. Setelah itu Pemkab mengundang KPU lagi dan menyampaikan kesanggupannya hanya di angka Rp 26 miliar,” jelas Junaedi via telepon, Rabu (15/11/2023).

Baca juga: Hari Ketiga Penertiban APK, Pemkab dan Bawaslu Sigi Turunkan Baliho Caleg di Kecamatan Marawola

KPU Tolitoli tidak berani mengambil resiko dengan menerima angka disodorkan Pemkab.

Itu karena rancangan anggaran KPU Tolitolit disusun berdasarkan poin KPU RI.

Menurut Junaedi dana disodorkan Pemkab Tolitoli tidak ideal dan berdampak pada tahapan Pilkada.

Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved