Pengelolaan Ruang Selat Makassar, Kusdiantoro: Mimpi Gubernur Terakomodir dalam Regulasi Perpres

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Syahrul Cahya

TRIBUNPALU.COM, PALU - Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kusdiantoro, menjadi salah satu narasumber dalam Road to Selat Makassar Summit, Senin (4/3/2024) pagi. 

Ia membawa materi tentang Pengelolaan Potensi Ruang Laut dan Pesisir di Selat Makassar. 

Menurutnya, gagasan besar Gubernur Sulawesi Tengah ini sudah terakomodir dalam Perpres 83 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar. 

"Ini mengakomodir gagasan besar (Gubernur Sulteng, red), bagaimana Selat Makassar bisa kita manfaatkan ruangnya," ujarnya saat memberikan materi. 

Baca juga: Hadiri Rakor Pra Road to Selat Makassar Summit, Bappelitbangda Sulsel Pakai Batik Tenun Etnik

Bahkan, ia mendukung dan menyayangkan jika perpres itu tak dimanfaatkan segera. 

Meski demikian, ia menyebut  ada beberapa isu strategis yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. 

Mulai dari abrasi, intrusi air laut, dan sedimentasi, ancaman pencemaran lingkungan dari aktivitas pelayaran, belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan budidaya. 

Kemudian konflik pemanfaatan antar nelayan, belum optimalnya pengembangan potensi industri maritim dan pariwisata bahari, dan intensitas pelayaran yang tinggi dan belum optimalnya pengembangan transportasi laut. 

Selain itu juga potensi SDA belum dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, keberadaan ALKI terhadap pertahanan dan keamanan serta kedaulatan negara. 

Baca juga: Rakor Pra Road to Selat Makassar Summit, Ketua DPRD Touna Tegas Dukung Kerjasama Bangun IKN

Belum optimalnya pemanfaatan mineral dan migas, serta ancaman terhadap kelestarian ekosistem pesisir dan biota. 

"Kalau ini bisa kita tuntaskan, apa yang menjadi mimpi besar Gubernur Sulawesi Tengah bisa terwujud, " tuturnya. 

Ia juga menyebut ada empat peran daerah dalam kawasan antar wilayah di Selat Makassar. 

Mulai dari inisiasi kerjasama antar daerah, sinkronisasi pemanfaatan,  meningkatkan koordinasi, dan meningkatkan kerjasama pengendalian pemanfaatan ruang laut di Selat Makassar. (*)