Pembahasan APBD-P Sulteng 2024, Sekprov Sampaikan Update Ekonomi dan Anggaran Daerah ke Legislator

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Angelina

TRIBUNPALU.COM, PALU - Sekretaris Daerah Novalina mewakili Gubernur Rusdy menyampaikan Pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) alias APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2024, Rabu (31/7/2024).

Pembahasan ini dilakukan dalam sidang Paripurna Masa Persidangan Ke-III Tahun Kelima yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sulawesi Tengah, Jl. Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira, didampingi Wakil Ketua II Zalzulmida Djanggola. 

Rapat ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Sulawesi Tengah, pimpinan OPD, serta pejabat terkait lainnya.

Baca juga: Dinas P2KB Sulteng Gelar Berbagai Lomba Peringati Hari Keluarga Nasional dan Semarak HUT RI

Sekprov Novalina menyampaikan bahwa penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS merupakan kewajiban konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ia menjelaskan, pelaksanaan APBD 2024 dipengaruhi berbagai faktor, sehingga perubahan menjadi perlu untuk memenuhi persyaratan yang ada. 

"Perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas serta plafon anggaran sementara merupakan tahapan dalam mekanisme penyesuaian anggaran tahun berjalan akibat beberapa kondisi yang memerlukan perubahan," ujarnya saat menyampaikan sambutannya, Rabu (31/7/2024). 

Novalina menambahkan bahwa perubahan ini bertujuan agar target awal APBD dapat disesuaikan dengan perubahan asumsi yang mempengaruhinya, seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran 2024 serta keadaan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa ekonomi Sulawesi Tengah pada kuartal I tahun 2024 tumbuh sebesar 10,49 persen, menempati posisi tertinggi ketiga setelah Provinsi Papua dan Maluku Utara.

"Dalam konteks q-to-q (kuartal-ke-kuartal), pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah mengalami penurunan sebesar 4,65 persen dibandingkan kuartal IV tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi yang kuat terlihat dari sektor produksi, terutama industri pengolahan, diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pertumbuhan ini mendongkrak kontribusi perekonomian Sulawesi Tengah terhadap perekonomian nasional menjadi 1,64 persen pada kuartal I tahun 2024 dan 23,87 persen terhadap perekonomian Pulau Sulawesi," jelasnya.

Selanjutnya, belanja transfer mengalami kenaikan menjadi Rp837.940.827.190,00 (837,94 miliar rupiah) dari alokasi semula sebesar Rp727.240.827.190,00 (727,24 miliar rupiah). Perbandingan dengan pendapatan daerah menunjukkan defisit sebesar Rp290.945.333.497,00 (290,95 miliar rupiah).

Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya berubah dari Rp621.034.655.549,00 (621,03 miliar rupiah) menjadi Rp290.945.333.497,00 (290,95 miliar rupiah). Perbandingan antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan menunjukkan surplus yang digunakan untuk menutupi defisit.

Sekprov Novalina mengakhiri sambutannya dengan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat atas kesediaan membahas rancangan perubahan KUA dan PPAS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024. 

Ia berharap Allah SWT memberkati amal ibadah dan pengabdian mereka serta memberikan petunjuk, bimbingan, kekuatan, dan kesehatan untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat demi tercapainya Sulawesi Tengah menuju Generasi Emas. (*)