Wakil Ketua II DPRD Sulteng Dukung Penuh 3 Program Utama Pemprov dalam Pengentasan Kemiskinan

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU - Wakil ketua II DPRD Sulteng Syarifuddin Hafid mendukung penuh tiga program utama pengentasan kemiskinan yang disodorkan gubernur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Ketiga poin itu adalah pendidikan, kesehatan dan pendapatan.

"Kami dari DRPD Sulteng mendukung penuh ketiga poin yang disampaikan Gubernur Sulteng," kata Syarifuddin Hafid kepada TribunPalu.com, Senin (30/6/2025).

Legislator Demokrat asal Dapil Morowali dan Morowali Utara itu pun memastikan ketiga program utama itu akan menjadi fokus pembahasan DPRD Sulteng.

Baca juga: Gubernur Sulteng Anwar Hafid Sampaikan 3 Poin Penting dalam Pembahasan RPJMD tahun 2025-2029

Dia pun mengajak anggota DPRD di level kabupaten kota untuk menyelaraskan ketiga program utama itu dalam RPJMD di daerah.

Diketahui, pembahasan RPJMD itu tertuang dalam Musrenbang yang berlangsung di Gedung DPRD Sulteng, Jl Prof Moh Yamin, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.

Musrembang itu juga dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, OPD lingkup Pemprov Sulteng, Forkopimda, dan juga kepala daerah.

Sebelumnya, Gubernur Anwar Hafid mendorong tiga fokus utama sebagai upaya intervensi kemiskinan hingga 2029.

Ketiga fokus utama itu adalah pendidikan, kesehatan dan pendapatan.

Di bidang pendidikan, pemerintah provinsi dan kabupaten kota telah mendeklarasikan program wajib belajar 13 tahun plus kuliah sebagai aktualisasinya.

Baca juga: Kerusakan Tanggul di Balinggi Parimo Mengkhawatirkan, Wabup: Saya Akan Lapor ke Gubernur

Lewat deklarasi itu, kini tak ada lagi anak-anak Sulteng yang harus berhenti sekolah karena alasan biaya.

Sementara di bidang kesehatan, pemerintah provinsi juga menanggung biaya pengobatan bagi warga tidak mampu dan tidak memiliki jaminan kesehatan ataupun yang menunggak iuran BPJS Kesehatan lewat BERANI Sehat.

Untuk mendongkrak pendapatan rakyat, gubernur lalu mempersiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai wadah ‘candradimuka’ dalam menciptakan SDM terampil siap kerja serta menjembatani mereka dengan industri-industri yang telah berkomitmen menyerap tenaga kerja lokal.(*)