DPRD Sulteng Rencanakan 9 Raperda untuk Tahun 2025

TRIBUNPALU.COM, PALU - Sekretariat DPRD Sulteng menggelar sosialisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025, di Palu.

Rapat tersebut dibuka Wakil Ketua Bapemperda, Huisman Brant Toripalu, dan dihadiri beberapa anggota DPRD, seperti Sony Tanra, Alimuddin Pa’ada, Wiwik Jumatul Rofiah, serta jajaran OPD terkait.

Waket Bapemperda, Huisman Brant Toripalu, menyampaikan, ada sembilan Raperda yang rencananya akan disahkan menjadi Perda Sulteng pada Tahun 2025 nanti.

Baca juga: Ruang Komunitas Digital Desa Jono Oge Gelar Sosialisasi Aplikasi Sideka NG

Sembilan raperda yang dimaksud, adalah tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Kecil.

Selanjutnya, Raperda tentang Sistem Pertanian Organik, tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah, tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, tentang Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya, dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2030.

Baca juga: Christina Shandra Tobondo Paparkan 5 Point Kunci dalam Acuan Penyusunan RPJPD 2025-2045

“Sembilan raperda ini tentunya akan kita bahas secara mendalam bersama OPD terkait dan tenaga ahli sehingga subtansi dan muatannya bisa bermanfaat untuk ke depannya,” kata Huisman Brant Toripalu.

Huisman Brant Toripalu, raperda belum tentu bisa menjadiPerda Sulteng karena banyak faktor, baik bertentangan dengan undang-undang atau aturan di atasnya, masalah kewenangan, masalah judul atau belum adanya peraturan pemerintah.

Pada kesempatan itu, narasumber yang juga Tenaga Ahli Bapemperda DPRD Sulteng Salam Lamangkaumengatakan, tahap pembentukan peraturan daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan tahapan penyebarluasan.

(*)