Bawaslu Sulteng Bentuk Kampung Pengawasan Partisipatif, Desa Limboro Jadi Desa Anti Politik Uang

Laporan Wartawan TribunPalu, Misna Jayanti

TRIBUNPALU.COM, PALU - Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah gelar pembentukan kampung pengawasan partisipatif di Kabupaten Donggala, Selasa (10/9/2024).

Berlangsung di lapangan Kantor Desa Limboro, Desa Limboro, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

Pantauan TribunPalu.com, kegiatan tersebut dihadiri Dewi Tisnawaty anggota Bawaslu Provinsi Sulteng sekaligus membuka kegiatan.

Turut hadir anggota Bawaslu Kabupaten Donggala Minhar dan Rusli Guntur, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Donggala, perwakilan Kesbangpol Donggala, dan Panwaslu Banawa Tengah. Serta turut hadir Camat Banawa Tengah, Kepala Desa dan masyarakat desa Limboro.

Baca juga: Kabupaten Morut Siap Jadi Tuan Rumah Festival Lomba Seni Qasidah Tingkat Nasional Tahun 2024

Pada kegiatan itu, Desa Limboro resmi dinobatkan sebagai 'Desa Anti Politik Uang' sebagai kampung pengawasan partisipatif.

Selanjutnya, dilanjutkan dengan deklarasi bersama masyarakat Desa Limboro yang dipimpin Kepala Desa Limboro. Kemudian penandatanganan prasasti oleh Dewi Tisnawaty Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Provinsi Sulteng.

Dalam laporan kepanitiannya, Ketua Panitia, Syarifuddin Ishak mengatakan pembentukan kampung pengawasan partisipatif tersebut gerakan Bawaslu Sulteng dalan mengawasi setiap Pilkada 2024 berbasis masyarakat.

"Kampung pengawasan merupakan sebuah gerakan pengawasan pemilu oleh Bawaslu berbasis partisipatif masyarakat. Gerakan ini merupakan terobosan partisipatif masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulteng," ujar Syarifuddin Ishak.

Ia menambahkan, melalui partisipasi masyarakat dapat membantu Bawaslu mengawasi proses Pilkada dan meminimalisir pelanggaran dan kecurangan.

"Melalui partisipasi masyarakat dalam mengawal Pilkada diharapkan masyarakat memiliki karakter sebagai pengawas pemilu. Program ini dilatarbelakangi masih banyaknya temuan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama pemilu dilaksanakan," jelasnya. (*)