Rapat Koordinasi Nasional P2DD, Dorong Ekosistem Transaksi Digital Pemerintah Daerah

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Rudi Dewanto, mengikuti Rapat Koordinasi TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) Tingkat Nasional, yang berlangsung di Kempinski Ball Room, Jakarta.

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan suatu forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.  

Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional salah satunya diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) Tahun 2024 bertema Digitalisasi Transaksi Pemda Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Baca juga: Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Sigi Ditetapkan, Ini Hasilnya!

Presiden RI Joko Widodo diwakili Menteri Bidang Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, juga selaku Ketua Satgas P2DD, memaparkan beberapa realisasi kegiatan dan capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu tahun 2023 hingga semester I tahun 2024.

“Terkait dengan digitalisasi, memang Indonesia setelah kepimpinan ASEAN tahun lalu, kita sudah mendukung Digital Economic Framework Agreement. Oleh karena itu, P2DD ini menjadi sangat penting apalagi untuk perkembangan implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Tadi sudah disampaikan, saat sekarang sudah 87,9 persen atau 480 Pemda, dan intinya ini yang harus ditingkatkan kembali,” ungkap Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan terkait penguatan ekosistem ETPD dan peningkatan kinerja TP2DD, serta inovasi kebijakan P2DD.

Baca juga: Pemerintah Kota Palu Serahkan 50 Gerobak untuk Pelaku UMKM di Baruga Street Food

Dibandingkan periode sebelumnya, menurut Airlangga, jumlah Pemda yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun 2023 ini meningkat menjadi 512 Pemda atau setara dengan 93,7 % . 

Peningkatan partisipasi Pemda juga diiringi dengan peningkatan skor rata-rata dari 43,37 (2023) menjadi 51,40 (2024). 

Skor ini termasuk didalamnya merupakan realisasi non-tunai transaksi Pemda dengan bobot sebesar 30 % .

“Saya berharap 4 hal yang kita bisa perhatikan ke depan, yaitu pertama realisasi belanja APBD untuk mendorong perekonomian daerah. Kedua, ekosistem transaksi digital dan peran Bank Pembangunan Daerah bisa lebih ditingkatkan. Ketiga, Satgas P2DD yang saya minta untuk mengakomodasi PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD. Dan tentu sosialisasi dan branding, ini menjadi sangat penting,” kata Menko Airlangga.

Baca juga: Gempa M 6,4 Guncang Teluk Tomini Jelang Salat Subuh, Warga Banggai Berhamburan Selamatkan Diri

Selanjutnya, Menko Airlangga juga mendorong ekosistem transaksi digital Pemerintah Daerah melalui penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah seperti mendukung mekanisme split payment untuk Opsen PKB dan BBNKB. 

Lebih jauh, Menko Airlangga juga menekankan pelaksanaan sosialisasi dan branding kebijakan P2DD yang lebih intensif. (*)