DJKN Siapkan Aset BLBI untuk Dukung Pembangunan 3 Juta Rumah per Tahun

Rionald bahkan menyebut bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah menyiapkan daftar aset BLBI yang akan digunakan sebagai lahan.

Editor: Regina Goldie
Handover
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, usai menghadiri Media Briefing 'Dukungan Fiskal Pemerintah dalam Mendorong Ketahanan Energi dan Meningkatkan Penerimaan Negara' di Kabupaten Bandung, Kamis (7/11/2024) malam. 

Baca juga: Kemenkumham Gelar Rakor Corporate University 2024, Tingkatkan Profesionalisme dan Kompetensi SDM

Berdasarkan rencana pemerintahan Prabowo, program 3 juta rumah terdiri dari pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di kota-kota besar.

Pemerintahan Prabowo memprioritaskan pembangunan rumah di pedesaan karena proyek perumahan akan menggerakkan perekonomian di desa dan menyerap tenaga kerja lokal.

Untuk itu, diperlukan kerjasama untuk mewujudkan pembangunan 15 juta unit tempat tinggal, selama 5 tahun ke depan. Namun kerjasama ini harus melalui tata kelola yang baik.

"Makanya di sini diperlukan kelenturan (aturan) tetapi tidak melanggar hukum. Bisa enggak tanah dari perusahaan, dan yang bangun kita. Bisa enggak dibalik," ucap Ara.

"Jadi model pembiayaan harus legal, tapi harus memungkinkan semua pihak bisa bergotong royong," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews

 

Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved