TPS dan Jaminan Perlindungan Suara Rakyat dalam Pilkada Serentak 2024

Pelayanan secara administratif ini untuk memastikan agar KPPS bekerja secara profesional agar memitigasi adanya potensi permasalahan di TPS. 

Dalam proses pemungutan suara di TPS , Ketua KPPS memanggil Pemilih untuk mengambil Surat Suara.

Kemudian Pemilih memeriksa kondisi Surat Suara sebelum menujuk Bilik Suara.

Pemilih menggunakan hak pilihnya (mencoblos) dengan alat coblos yang telah disediakan (paku) dengan mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon Pemilih.

Pemilih kemudian memasukkan Surat Suara ke dalam kotak sesuai jenis pemilihan dipandu oleh KPPS 6.  

KPPS 7 meneteskan tinta dengan alat tetes ke salah satu jari Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.

Petugas Ketertiban di Pintu Keluar TPS mememberitahukan Pemilih wajib untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. 

Pelayanan administratif di TPS di atas, perlu disampaikan oleh KPPS disetiap saat agar terpenuhi pelayanan bagi pemilih. 

TPS rentan terhadap pelanggaran dan ancaman kecurangan itu.

Sejalan dengan desain pilkada yang  demokratis maka penyelenggara pilkada, peserta dan pemilih  perlu melindunginya melalui jaminan tindakan di TPS yang profesional dan berintegritas. 

Hukum pemilu melalui kerangka undang undang pilkada sebagai sarana jaminan atas kebebasan dan keadilan dalam penyelenggaraan pilkada wajib ditaati bersama.

Perangkat regulasi berupa undang-undang pilkada telah memberi kesempatan kebebasan berdemokrasi melalui pemilu lokal yang lebih  transparan dan bertanggung jawab.

Transparansi dan keterbukaan pemilu, tidak saja terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara tetapi, KPU juga memastikan bahwa proses pemungutan suara di TPS dilakukan sesuai prosedur, tata cara dan mekanisme  ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pilar Perlindungan suara rakyat 

Pilkada  tidak sekedar menjadi pesta demokrasi semata akan tetapi  harus diarahkan sebagai bagian penting dari proses demokrasi lokas yang bermartabat dan berkualitas.  

Di dalam prosesnya, tidak hanya berbagai azas penting pilkada seperti: langsung, umum bebas dan rahasia serta jujur dan adil harus dilakukan secara konsisten, tetapi pilkada  juga harus dilakukan untuk menjamin suara rakyat dapat berdaulat. 

Paling tidak, ada tiga pranata utama dalam menjamin suara pemilih terlindungi dengan baik.

Pranata itu yakni ; Pertama, Pranata Penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu serta DKPP.

Kedua, Pranata Peserta Pilkada yakni ; Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye dan saksi.

Ketiga, pranata hukum dan etika politik, berupa peraturan perundang undangan dan kehidupan sosial budaya yang mendukung demokrasi dan pilkada dijalankan secara berkualitas.

Penting untuk memastikan  bahwa pranata perlindungan suara rakyat itu di antaranya adalah penyelenggara pemilu.

KPU dan Bawaslu adalah lembaga utama yang melindungi suara rakyat dalam pilkada.

Kotak suara itu hanya sebagai benda yang tidak memiliki kehidupan.

Faktor penyelenggara yang berintegritas akan menjadi pelindung suara pemilih di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara sampai pada tahapan rekapitulasi hasil pilkada

Selain penyelenggara pemilu, pranata pilkada demokratis itu yakni peserta pilkada.

Pasangan Calon, partai politik pengusul, tim kampanye  harus menjamin bahwa dalam praktek pilkada untuk tidak melakukan praktek curang.

Modus kecurangan pilkada yang bisa saja dilakukan oleh peserta pilkada, dengan cara menyuap penyelenggara di tingkat bawah seperti KPPS, PPK dan KPU Kab/kota atau KPU Provinsi serta menyuap pemilih melalui praktek politik uang.

Pranata UU dan sejumlah Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu dan Peraturan DKPP, merupakan pranata hukum dan etika yang dapat menjamin terselenggaranya pilkada berjalan secara berkuaitas baik dari prosesnya maupun hasilnya. (*)