Aksi Hari HAM Sedunia, FPR dan LBH Sulteng Desak DPRD Evaluasi Pelanggaran HAM di Sulawesi Tengah

-

“Kami berharap DPRD segera mengevaluasi kebijakan terkait Taman Nasional Lore Lindu. Warga di sekitar kawasan ini merasa bahwa lahan tersebut adalah milik leluhur mereka yang telah dikelola turun-temurun. Namun, sejak taman nasional itu ditetapkan, ada pembatasan aktivitas masyarakat, bahkan penangkapan warga,” jelas Fredi Herman.  

Masyarakat juga mendesak agar DPRD Sulawesi Tengah meninjau ulang aturan-aturan yang dianggap membatasi hak-hak mereka atas lahan dan sumber daya di wilayah tersebut.  

Baca juga: Warga Kota Palu Antusias Serbu Pasar Murah Jelang Nataru di Jl Patimura Lolu Selatan

“Banyak masyarakat yang meminta agar Taman Nasional Lore Lindu dibubarkan karena mereka merasa berhak atas lahan itu, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kami mendesak adanya evaluasi yang serius untuk mengakhiri berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Sulawesi Tengah,” tegasnya.  

Aksi ini berlangsung damai dan menjadi pengingat bahwa persoalan HAM, terutama yang menyangkut hak masyarakat adat dan petani, masih menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan lembaga legislatif. (*)