Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng Soroti Konflik Masyarakat dan BTIIG di Morowali

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Anggota DPRD Sulteng, Muhammad Safri, menyoroti konflik yang terjadi antara masyarakat dan PT Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG) di Morowali. 

Ia menilai pemerintah gagal melindungi rakyatnya karena membiarkan pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang tersebut tanpa tindakan tegas.

"Konflik yang terus terjadi antara masyarakat dengan BTIIG di Morowali itu akibat pemerintah kita tidak peka dan terkesan melakukan pembiaran. BTIIG sangat jelas dan nyata melakukan pelanggaran, tapi pemerintah hanya diam saja," ujar Safri kepada awak media, Selasa (18/2/2025).

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Sulteng ini menilai pemerintah terlalu memaksakan ambisi hilirisasi nikel sebagai strategi ekonomi baru tanpa memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan. 

Ia menyoroti status Proyek Strategis Nasional (PSN) yang justru membuka ruang investasi tanpa pengawasan ketat, sehingga memicu konflik dan kerusakan lingkungan.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Sulteng Soroti K3 di Perusahaan Tambang Morowali Usai Kecelakaan Maut

"Tentu kami sangat kecewa. Status PSN untuk proyek BTIIG adalah bukti nyata pemerintah gagal melindungi rakyatnya karena lebih mengutamakan kepentingan pengusaha tanpa memikirkan dampak yang terjadi di lapangan, seperti konflik dan kerusakan lingkungan," tegasnya.

Lebih lanjut, Safri menyebut pemerintah tak berdaya di hadapan pengusaha. Ia menyoroti proyek BTIIG yang bisa beroperasi meski diduga belum mengantongi izin lengkap. 

Menurutnya, lemahnya pengawasan pemerintah menjadi penyebab utama berbagai permasalahan yang timbul.

Baca juga: BSI Palu Gelar Gathering Developer, Dukung Akselerasi Program 3 Juta Rumah

"Proyek BTIIG adalah bukti nyata kegagalan pemerintah dalam pengawasan. Perusahaan ini dengan mudah beroperasi tanpa memiliki izin yang lengkap. Artinya, negara tidak berdaya, pengusaha lebih berkuasa dari pemerintah, dan ujung-ujungnya rakyat yang menjadi korban," bebernya.

Sebagai Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng, Safri mendesak pemerintah segera mengambil langkah tegas terhadap BTIIG. 

Ia khawatir, jika pelanggaran yang dilakukan perusahaan ini terus dibiarkan, masyarakat akan mencari keadilan dengan caranya sendiri.

"Ribuan nelayan kehilangan mata pencarian karena Teluk Tolo dan Teluk Tomori tercemar. Demi bertahan hidup, rakyat akan mencari keadilan dengan caranya sendiri. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan. Jangan sampai Indonesia sebagai negara hukum hanya menjadi pepesan kosong. Pelanggaran yang dilakukan BTIIG harus ditindak tegas," tutupnya. (*)