73 Bencana Melanda Sulteng Hingga Maret 2025, BPBD Minim Anggaran, Gubernur: Gunakan BTT

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Sepanjang Januari hingga Maret 2025, Sulawesi Tengah dilanda 73 kejadian bencana, namun hingga saat ini belum ada penanganan langsung dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng. 

Minimnya anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan bencana di daerah ini.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulteng, Andi Sembiring, mengatakan bencana tersebar di 13 kabupaten/kota, dengan jumlah tertinggi di Tolitoli (14 kejadian), Buol (12 kejadian), dan Parigi Moutong (9 kejadian).

"Secara keseluruhan, terdapat 46 kejadian banjir, 10 akibat puting beliung, 5 tanah longsor, dan sisanya merupakan kombinasi berbagai bencana, termasuk gempa bumi," kata Andi Sembiring. 

Menurutnya, jumlah kejadian bencana pada periode Januari-Maret 2025 meningkat drastis dibandingkan periode yang sama tahun 2024, yang hanya mencatat 25 kejadian.

Baca juga: Korban Serangan Buaya di Pantai Talise Ditemukan Tak Bernyawa

Meski jumlah bencana meningkat, BPBD Sulteng hanya memiliki anggaran kedaruratan sebesar Rp500 juta untuk tahun 2025. Dari jumlah tersebut, Rp400 juta dialokasikan untuk pemeliharaan alat, sementara hanya Rp100 juta untuk operasional.

Menanggapi hal ini, Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan bahwa penanganan darurat tidak boleh terhambat oleh keterbatasan anggaran.

"Saya kira jika memang masyarakat membutuhkan bantuan segera, kita tidak perlu menunggu mata anggaran tertentu. Kita punya Biaya Tidak Terduga (BTT). Jadi, jika ada kejadian darurat, dinas terkait harus segera mengajukan ke gubernur agar bisa segera ditindaklanjuti," ujar Gubernur di Ruang Polibu, Kamis (27/3/2025). 

Ia juga menekankan pentingnya inisiatif dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam menangani bencana.

Baca juga: BREAKING NEWS: ASN Pemprov Sulteng Diperbolehkan Mudik dengan Kendaraan Dinas, Ini Pesan Gubernur

"Saya ingin memastikan bahwa jika ada bencana, kita harus segera turun menangani, sementara urusan administrasi bisa diselesaikan kemudian," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Sulteng, Akris Fatah Yunus, menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen dalam memberikan layanan kesiapsiagaan kepada masyarakat.

"Kami memiliki tugas utama dalam melayani masyarakat, terutama dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana, apalagi dalam beberapa pekan terakhir cuaca ekstrem melanda sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah," kata Akris.

Dengan meningkatnya intensitas bencana, BPBD Sulteng diharapkan dapat lebih sigap dalam mengajukan permohonan anggaran darurat serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk membantu masyarakat terdampak. (*)