Longki Djanggola Dicurhati Warga Jonooge Soal Sertifikat Tanah, Air Bersih, dan Pupuk

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, SIGI - Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, mendapat berbagai curhatan warga saat menggelar reses hari ke-7.

Reses berlangsung di kompleks Masjid Daeng Lando Yoto Djanggola, Desa Jono Oge, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Senin (14/4/2025). 

Dalam pertemuan yang dihadiri petani, kaum perempuan, dan guru sekolah agama itu, sejumlah persoalan mendesak disampaikan langsung kepada mantan Gubernur Sulawesi Tengah dua periode tersebut.

Warga menyampaikan keluhan mulai dari sulitnya mendapatkan pupuk, belum terbitnya sertifikat tanah, kebutuhan air bersih, hingga minimnya guru berstatus ASN di sekolah swasta. 

Selain itu, ada pula usulan agar masjid setempat mendapat mobil operasional dan ambulans.

Baca juga: Musrembang RKPD Sulteng Resmi Dibuka, Wamendagri Ajak Seluruh Jajaran Visi Misi Presiden

“Masjid kami sangat membutuhkan mobil operasional dan ambulans untuk keperluan warga,” kata Sumarji.

Sementara itu, Suparnoto meminta agar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diperluas agar lebih banyak warga bisa mendapat kepastian hukum atas lahan mereka.

Permasalahan lain disampaikan Zainal Abidin, warga Satuan Permukiman Transmigrasi Bulu Pountu Jaya, terkait sertifikat tanah yang belum terbit serta sulitnya akses air bersih. 

Keluhan serupa datang dari Mas Eko yang mewakili para petani.

“Pupuk sulit dicari, ini menyulitkan petani,” ujarnya.

Baca juga: Bupati Morowali Targetkan Pembangunan Kota Bungku Dimulai pada 2026

Menanggapi hal itu, Longki langsung memberikan arahan praktis. Ia meminta Mas Eko mencari kontak penyuluh pertanian untuk dikoordinasikan lebih lanjut. 

Sedangkan kepada Zainal, ia menyarankan agar permintaan dituliskan secara resmi.

“Supaya memudahkan saya menyampaikan ke pihak berwenang, agar tidak dianggap sekadar omongan,” kata Longki.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda menyerap aspirasi masyarakat yang akan diperjuangkan Longki sesuai dengan bidang kerja Komisi II DPR RI. (*)