Warga Jl P Halmahera Keluhkan Akses Jalan, MCK dan Penerangan saat Reses Ketua DPRD Palu

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Sejumlah aspirasi disampaikan warga RT 002 Jalan P Halmahera, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, dalam agenda reses Ketua DPRD Kota Palu, Rico AT Djanggola, Senin (21/4/2025).

Reses yang merupakan bagian dari penjaringan aspirasi masyarakat Caturwulan I Masa Persidangan Tahun 2025 itu berlangsung di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Palu, meliputi wilayah Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Mantikulore.

Ketua RT 002, Reynold Arnold, menjadi salah satu warga yang menyampaikan langsung sejumlah keluhan kepada Ketua DPRD Kota Palu di hadapan peserta reses.

“Ada beberapa aspirasi yang saya ingin sampaikan terkait fasilitas umum yang ada di wilayah ini, Pak,” ucap Reynold saat diberikan kesempatan berbicara.

Baca juga: 150 Warga Hadiri Reses Ketua DPRD Palu di Kelurahan Lolu Utara

Ia mengungkapkan bahwa terdapat satu unit MCK yang digunakan bersama oleh sekitar tujuh rumah tangga di lorong tempat tinggalnya. 

Selain itu, akses jalan masuk ke lorong tersebut masih berupa tanah dan sangat membutuhkan perbaikan, seperti paving.

“Kalau bisa di paving, Pak, karena seperti yang Bapak lihat untuk masuk ke sini itu dia masih jalan tanah,” ujarnya.

Tak hanya itu, Reynold juga menyoroti minimnya penerangan di bantaran sungai sekitar Jalan P Halmahera. 

Ia mengatakan kondisi tersebut kerap dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuang sampah sembarangan saat malam hari.

“Yang terakhir, kondisi penerangan di bantaran sungai sekitar Jl P Halmahera ini masih belum memadai, Pak. Karena kalau malam banyak orang dari luar wilayah sini membuang sampahnya di bantaran sungai,” jelasnya.

Reynold berharap melalui agenda reses tersebut, keluhan yang disampaikan dapat menjadi perhatian dan diakomodasi oleh DPRD Kota Palu.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Palu, Rico AT Djanggola, menyampaikan permohonan maaf karena tidak hadirnya perwakilan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Palu yang semestinya turut dalam kegiatan tersebut.

“Tapi aspirasi dari masyarakat tadi akan saya sampaikan kepada dinas terkait. Karena masalah penerangan jalan, MCK dan paving itu adalah kegiatan dan wewenang dari Dinas Perkimtan Kota Palu,” terang Rico.

Ia memastikan bahwa keluhan masyarakat akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti melalui jalur yang tersedia, baik melalui koordinasi langsung dengan dinas atau lewat Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.