OPINI: Menkes Saran Asuransi Swasta Karena BPJS Tak Cover Semua Penyakit, Kenapa Daftar BPJS Wajib?

Kalau di kalkulasi setiap keluarga yang memiliki 4 anggota, maka apabila sebuah keluarga harus mengikuti Asuransi swasta dimana pemilihan paket sebesar Rp.300.000,- maka mereka setiap bulan harus mengeluarkan uang minimal sebesar Rp.1.200.000,-. Belum lagi ditambah dengan diwajibkannya harus mengikuti BPJS Kesehatan setiap bulannya. 

Tentunya hal ini sangatlah memberatkan Masyarakat.

Seharusnya Pemerintah serta pemangku kebijakan bisa memberikan Solusi yang bijak untuk
permasalahan tersebut serta tidak terburu – buru dalam mengeluarkan statement yang bisa
melukai perasaan para peserta BPJS Kesehatan serta memperkeruh suasana.

Harapan baru Masyarakat Indonesia ketika pada tahun 2020 dimana terjadi pergantian Menteri Kesehatan dari Profesor Terawan kepada Budi Gunawan Sadikin yang diharapkan membawa harapan baru bagi warga Masyarakat Indonesia.

Bagaimana tidak? Latar belakang dari Menteri Kesehatan yang bukan berlatar belakang dari Kesehatan membuat public membawa harapan baru terhadap Menteri Kesehatan baru tersebut.

Baca juga: Cegah Tempat Pelatihan Teroris, Tim Alfa 2 Sasar Bekas Camp di Pegunungan Poso

Profil background dari Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin dari kalangan Insinyur
membuat public saat itu terhenyak, karena hal tersebut merupakan Sejarah baru dimana
selama Republik Indonesia berdiri baru saat ini memiliki Menteri Kesehatan dari kalangan
non Kedokteran.

Background beliau yang memiliki gelar sarjana di Bidang Fisika nuklir dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1988, Universitas Washington, Sertifikasi Chartered Financial Consultant (CHFC) dan Chartered Life Underwriter (CLU) dari Singapore Insurance Institute (2004) membawa harapan baru cerah bagi dunia Kesehatan saat itu.

Namun, saat ini, pernyataannya untuk mendorong asuransi swasta tampak seperti Menteri Kesehatan pesimistis tentang kemungkinan menyelamatkan BPJS Kesehatan saat ini.

Zaman dahulu ketika masih diera pemerintahan Soeharto hingga era Reformasi, Pemerintahan Indonesia dengan baik bisa melaksanakan program Kesehatan seperti ASKES bagi Pegawai Negeri Sipil, kemudian ada Jamkesmas, Jamkesda dan lain – lain. Pada waktu itu Asuransi Kesehatan bisa berjalan dengan baik serta terlaksana tanpa ada keluh kesah.

Kenapa Pemerintah malah sekarang saat ini menganjurkan untuk juga mengikuti Asuransi
Swasta? Kenapa Pemerintah tidak mencoba untuk mencari Solusi yang lain seperti evaluasi
gaji seluruh pegawai BPJS yang disesuaikan dengan anggaran serta program efisiensi
pemerintahan Prabowo Subianto, kenapa Pemerintah tidak mencoba untuk mmencari Solusi
untuk membagi beberapa kelas dari PNS kembali kepada ASKES, kemudian program
Jamkesda dari Pemerintah daerah bisa dimunculkan kembali sehingga akan meringankan
beban pusat.

Baca juga: Polresta Palu Musnahkan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Seberat 1,7 Kilogram

Solusi yang lain Menteri Kesehatan juga bisa melakukan audit dari auditor eksternal kepada
BPJS Kesehatan dimana letak kebocoran pada anggaran yang ada.

Kemudian hal lain pemerintah bisa melakukan Solusi pendanaan yang lebih berkelanjutan, seperti penyesuaian iuran secara berkala, pengembangan ekstensifikasi barang kena cukai, dan pengalihan subsidi dari sektor lain.

Kemudian program Danantra yang dilakukan oleh Pemerintahan Prabowo Subianto bisa
diputar untuk bisa lebih menghidupkan BPJS Kesehatan.