Sulteng Hari Ini

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid Sebut 82 Persen Warga Sulteng Sudah Tercover BPJS

Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, mengungkapkan bahwa sebanyak 82 persen masyarakat di wilayahnya telah tercover dalam program jaminan kesehatan BPJS.

|
Penulis: Zulfadli | Editor: Fadhila Amalia
Zulfadli/TribunPalu.com
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengungkapkan bahwa sebanyak 82 persen masyarakat di wilayahnya telah tercover dalam program jaminan kesehatan BPJS, Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Berani Ngopi (Ngobrol Produktif) dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional, di Tanaris Cafe, Jl Juanda, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Kamis (1/5/2025). 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengungkapkan bahwa sebanyak 82 persen masyarakat di wilayahnya telah tercover dalam program jaminan kesehatan BPJS.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Berani Ngopi (Ngobrol Produktif) dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional, di Tanaris Cafe, Jl Juanda, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Kamis (1/5/2025).

Pengawasan Lemah, Buruh di Parimo Sulteng Masih Terima THR Sebotol Minuman

Menurut Anwar, capaian tersebut merupakan hasil dari sinergi antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah melalui program Berani Sehat, yang bertujuan menjamin layanan kesehatan bagi seluruh warga ber-KTP Sulteng.

“Alhamdulillah, sekarang sudah 82 persen warga Sulteng yang tertanggulangi BPJS-nya,” ujar Anwar Hafid.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi setiap tahun mengalokasikan dana sebesar Rp57 miliar untuk membantu pembiayaan BPJS bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

Langkah serupa juga dilakukan oleh bupati dan wali kota di masing-masing daerah.

Namun demikian, Gubernur Anwar menyebut masih terdapat sekitar 56 ribu warga yang menunggak iuran BPJS.

Mayoritas dari mereka berasal dari sektor pekerja nonformal dan warga yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Mereka ini awalnya mungkin punya penghasilan yang baik, tapi saat kondisi ekonomi menurun, akhirnya tidak bisa bayar iuran,” katanya.

Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan baru setelah Sulawesi Tengah resmi berstatus UHC Prioritas (Universal Health Coverage) sejak 13 April 2025. 

Perempuan Mahardhika Palu Gaungkan Isu Ketimpangan Gender di Hari Buruh Internasional

Dengan status tersebut, warga yang menunggak atau belum memiliki BPJS tetap bisa mengakses layanan kesehatan cukup dengan menunjukkan KTP Sulteng.

“Kalau dulunya masuk rumah sakit lalu dicek menunggak, harus bayar dulu dan baru aktif 14 hari ke depan. Sekarang cukup pakai KTP Sulteng, langsung aktif hari itu juga,” jelas Anwar.

Ia menambahkan, Sulawesi Tengah menjadi provinsi ke-12 di Indonesia yang berhasil meraih status UHC Prioritas. 

Anwar juga mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada lima investor yang tertarik membangun rumah sakit bertaraf internasional di wilayahnya, termasuk salah satunya dari Chairul Tanjung yang berencana mendirikan Rumah Sakit Dhuafa dengan fasilitas setara rumah sakit internasional.

“Harapan kami ke depan, masyarakat tidak perlu jauh-jauh dirujuk ke luar daerah. Ini akan mengurangi biaya dan memberikan pelayanan lebih cepat dan dekat,” pungkasnya.(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved