Senin, 13 April 2026

Parimo Hari Ini

Dekatkan Layanan di Parimo, Gubernur Sulteng Harap Kewenangan Camat Bisa Ditambah

Menurut Anwar Hafid, pelayanan pemerintahan saat ini masih terpusat di ibu kota kabupaten.

Penulis: Abdul Humul Faaiz | Editor: Regina Goldie
FAAIZ / TRIBUNPALU.COM
DELEGASI CAMAT PARIMO - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mendorong pendelegasian kewenangan kepada camat di Parigi Moutong. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mendorong pendelegasian kewenangan kepada camat di Parigi Moutong.

Tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah terpencil.

Menurut Anwar Hafid, pelayanan pemerintahan saat ini masih terpusat di ibu kota kabupaten.

Kondisi ini menyulitkan warga dari wilayah jauh seperti Desa Moutong, Desa Taopa, Desa Palasa, Desa Bolano, dan Desa Sausu.

Baca juga: Gubernur Sulteng Nilai Armada Damkar di Parimo Perlu Ditambah

"Bahkan saya sampaikan ke bupati agar camat bisa diberi kewenangan tambahan," kata Anwar Hafid, di Parigi Moutong ( Parimo ), Sulawesi Tengah Kamis (15/5/2025).

Ia menegaskan, camat dapat menangani perizinan dan administrasi tertentu yang selama ini hanya diurus di kabupaten.

"Bayangkan hanya untuk urus izin, masyarakat Moutong harus ke Parigi," ujarnya.

Pendelegasian ini, lanjut Anwar Hafid, akan meringankan beban warga di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

Baca juga: Perayaan Paskah Oikumene di Donggala, Asisten 1: Peningkatan Iman Berdampak Pada Pelayanan

"Insyaallah, dengan pendelegasian ke camat, beban masyarakat bisa lebih ringan," tambahnya.

Untuk mendukung hal itu, Anwar Hafid menyebut pemerintah provinsi siap memberi dana hibah kepada camat.

Dukungan anggaran ini dimaksudkan agar camat bisa menjalankan tugas tambahan dengan maksimal.

"Para camat bisa kita bantu dengan dana hibah dari provinsi," jelas Anwar Hafid.

Baca juga: Usia 22 Tahun, Dewi Fitri Maharani Calon Jemaah Haji Termuda dari Kabupaten Sigi

Ia juga meminta bupati memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan kebijakan ini di lapangan.

Anwar Hafid menilai langkah ini penting untuk menjawab kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

"Pelayanan harus hadir di dekat rakyat, bukan rakyat yang susah payah mencari pelayanan," tutupnya. (*)

 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved