Cara Mudah Cek Nomor Porsi Haji dan Jadwal Keberangkatannya

TRIBUNPALU.COM - Pelajari cara mengecek nomor porsi haji beserta perkiraan jadwal keberangkatannya melalui artikel ini.

Nomor porsi haji adalah identitas resmi yang diberikan kepada setiap calon jemaah haji yang sudah mendaftar.

Dengan memiliki nomor porsi tersebut, calon jemaah bisa memantau urutan antrean dan waktu keberangkatan mereka.

Lantas, bagaimana cara mengetahui nomor porsi haji dan estimasi keberangkatannya? 

Baca juga: Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Murid di Palu, Oknum Guru Mengaji Ditahan Polisi

Cara Cek Nomor Porsi Haji

Mengutip laman resmi Kementerian Agama (Kemenag), nomor porsi haji tercantum dalam berkas pendaftaran yang diterbitkan oleh Kantor Kemenag Kabupaten/Kota tempat calon jemaah mendaftar haji. 

Nomor porsi haji didapatkan calon jemaah setelah menyelesaikan pendaftaran dan membayar setoran awal haji.

Diketahui, nomor porsi haji terdiri dari 10 digit angka. 

Oleh karena itu, calon jemaah hanya perlu membuka berkas pendaftaran yang diterima untuk mengetahui nomor porsi yang tertera di dalamnya.

Baca juga: Anggota DPR RI Matindas J Rumambi Kutuk Keras Tindakan Asusila Oknum Guru Mengaji di Kota Palu

Cara Cek Estimasi Keberangkatan Haji secara Online

Calon jemaah haji dapat mengecek estimasi keberangkatan haji secara online melalui website Kemenag atau aplikasi Haji Pintar.

Berkas yang perlu dipersiapkan untuk mengecek estimasi keberangkatan haji adalah nomor porsi haji.

Simak langkah-langkah berikut ini untuk cek estimasi keberangkatan haji:

1. Cek Estimasi Keberangkatan Haji via Website
2. Akses laman resmi Kemenag di https://haji.kemenag.go.id/;
3. Scroll ke bawah hingga menemukan bagian yang bertuliskan 'Estimasi Keberangkatan';
4. Masukkan nomor porsi haji;
5. Lakukan verifikasi dengan mengisi kode 'Captcha' pada kolom yang tersedia;
6. Setelah itu, klik opsi 'Cari';
7. Halaman akan menampilkan estimasi keberangkatan haji calon jemaah.
   *) Catatan: Perkiraan keberangkatan haji tersebut dapat berubah sesuai dengan perubahan kuota provinsi/kabupaten/kota/haji khusus serta regulasi yang berlaku.